Garut, Kabariku- The Indonesian Institute (TII) Center for Publik Policy Research menggelar diskusi publik bersama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Kamojang Hejo, di Ecopark Kamojang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada hari Minggu (10/3/2023).
Pada diskusi tersebut turut hadir Adinda Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif TII), Eka Prasetiawaty (Ketua KTH Kamojang Hejo), Nisya Wargadipura (Forum Pendamping Perhutanan Sosial), dan Sri Hartati (Dinas Pertanian Kabupaten Garut).
Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Australia lewat Skema Hibah Alumni, yang diadministrasikan oleh Australia Awards in Indonesia.
Mengawali diskusi, Adinda Tenriangke Muctar, Direktur Eksekutif TII menyampaikan terkait pentingnya perempuan berpartisipasi dalam program perhutanan sosial.
“Program perhutanan sosial ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perempuan perlu berpartisipasi secara aktif dan bermakna, sehingga program ini bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan,” tutur Adinda.
Lebih lanjut, Adinda menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam program Perhutanan Sosial bisa melalui KTH yang ada. Dengan tergabung dengan KTH, perempuan bisa mendapatkan akses dari program tersebut, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan juga akses terhadap modal.
“Perlu adanya informasi kepada petani hutan perempuan bahwa KTH ini terbuka bagi perempuan. Banyak manfaat jika gabung dengan KTH,” tambah Adinda.
Diskusi pun dilanjutkan dengan penjelasan dari Eka Prasetiawaty, Ketua KTH Kamojang Hejo. Dalam penjelasannya, Eka mengajak agar petani hutan perempuan untuk terlibat aktif dalam KTH yang Ia pimpin.
“Salah satu keuntungan jika tergabung dengan KTH adalah ibu-ibu petani hutan bisa dibantu untuk mengelola hasil pertanian jadi produk. Jadi, tidak hanya menjual bahan mentah. KTH kami juga berupaya untuk mendapatkan SK Perhutanan Sosial dan membuat unit usaha untuk pengelolaan hasil hutan,” ujar Eka.
Nisya Wargadipura, pendamping perhutanan sosial mengatakan bahwa KTH Kamojang Hejo adalah sebuah contoh baik. Pasalnya, sangat sedikit KTH yang diketuai oleh perempuan ataupun beranggotakan mayoritas perempuan.
Nisya menambahkan bahwa penting untuk mengambil hati petani hutan perempuan dengan menyentuh mereka lewat kebutuhan dasar agar mau bergabung dalam KTH.
“Jadi, KTH itu perlu pendekatan kepada petani hutan perempuan. Misalnya ditanya soal kebutuhan dasar perempuan, persoalannya apa. Nah, nanti KTH bisa masuk dari situ,” jelas Nisya.
Diakhir diskusi, Sri Hartati, Dinas Pertanian Kabupaten Garut mengatakan bahwa program perhutanan sosial merupakan sebuah program yang baik karena bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perempuan.***
Red/K.101
Discussion about this post