Bocorkan Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Menkopolhukam Bisa Dipidana Penjara 4 Tahun? Ini Kata Arteria Dahlan

Jakarta, Kabariku-  Anggota Komisi III Arteria Dahlan menyebutkan, informasi tentang transaksi mencurigakan Rp300 triliun merupakan informasi rahasia sebab masuk katageroi informasi dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Anggota F-PDI Perjuangan itu, siapa pun yang mendapatkan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib merahasiakannya, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-undang.

Dan jika yang bersangkutan tenyata membocorkannya ke publik, lanjut Arteria Dahlan, maka ia bisa dipidana penjara paling lama empat tahun.

Hal itu diungkapkan Arteria Dahlan dalam rapat kerja dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung DPR RI pada Selasa (21/3/2023) lalu.

Dalam kesempatan itu Arteria menjelaskan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat sanksi pidana penjara 4 tahun tersebut.

“Yang ngebocorin bukan Pak Ivan kan? tanya Ateria kepada Ivan

Ivan menjawab, bukan dirinya yang membocorkan data tersebut.

“Saya bacakan pasal 11, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang. Setiap orang itu termasuk juga menteri termasuk juga Menko, Pak, ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut,” jelas Arteria.

“Sanksinya setiap orang itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak,” lanjutnya.

Berikut ini bunyi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 11:

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diketahui, informasi transaksi mencurigakan Rp349 triliun pertama kali diungkap oleh Menkopolhukam Mahfud MD di UGM, Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).

Saat itu Menkopolhukam mengatakan, ada pergerakan uang yang mencurigakan senilai Rp300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Akankah Menkopolhukam terjerat UUU No 8 2010 tenang TPPU sehingga terkena pidana penjara 4 tahun?***

Red/K1000