Jakarta, Kabariku– Apa ingin dikenang sebagai penimbun hutang besar, proyek infrastruktur gagal dan mangkrak atau di kenang sebagai pelayan Publik? Pertanyaan yang terungkap dari Pemerhati Perampas Tanah, Bambang Beathor Suryadi. Selasa (8/11/2022).
Di Solo, kata Beathor, Jokowi dikenang karena memindahkan pasar Rakyat tanpa bentrokan, bahkan Kepala Satpol PP-nya seorang wanita berhati lembut.
Saat di DKI, Jokowi merombak model Loket di Kelurahan menjadi suasana ruang tamu di perKantoran Bank,
“Periode pertama di Istana Presiden, Jokowi punya Nawa Cita yang di banggakan Wong Cilik Kaum Marhaen, Negara hadir dalam perkara Rakyat,” tukasnya.
Saat ini, akankah Jokowi dikenang atas tragedi Polisi tembak Polisi di rumah Polisi SamBo, atau dikenang tewasnya penonton Bola massal di Kanjuruhan Kota Malang Jawa Timur.
“Atau Jokowi dikenang sebagai Presiden pelindung mafia, diera JokoWi banyak bandit, dan para koruptor!” cetusnya.
Trobosan Jokowi yang Gagal
Menurut Mantan tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Sudah 3 kali ganti Kapolri, tetapi mafia segala urusan semakin banyak.
“Malah aparat Polisi menjadi Mafia kasus dan tambang,” ujarnya.
Kemudian, 2 kali ganti Menteri ATR BPN, target tangkap beking kasus tanah belum ada yang di berhasil.
“Kasus mangkrak semakin menumpuk, kasus lama tidak selesai maka kasus baru ikut menumpuk,” kata Beathor.
Ia pun menyebut, Ada kasus 30-40 tahun bahkan 60 tahun yang terus berlama-lama tidak terselesaikan
“Pak Jenderal berkumis itu 100 hari kerjanya belum nampak trobosannya, diharap mengganti Birokrat busuk, malah hanya mengganti seragam kerja Kementeriannya,” tukasnya.
Seharusnya, kata Beathir, Hadi Tjahjanto untuk mencapai target Presiden adalah membenahi personil birokratnya.
Mengganti pejabat lama yang menyebabkan Sofyan Djalil gagal dalam capaian kerja, menggantinya dengan wajah baru yang pres tanpa beban kerja aparat lama, membenahi aturan kementerian, terutama PerMen No. 6 thn 2013 pasal 12 Keterbukaan tentang Warkah.
Jokowi dan 4 Menko
Beathor Suryadi mengatakan, Ternyata para Menteri Koordinasi itu memiliki hak pecut terhadap Kementerian yang ada dibawahnya.
“Menko Mahfud tiap hari bikin seruan divideo atas kinerja Kementerian yang kurang baik, Mahfud tidak punya Hak me-nonaktifkan Pejabat Nakal yang ada dalam wewenangnya,” terangnya.
Menko PMK lain lagi, Menteri yang nakal “diserahkan” ke KPK dalam kasus Bansos Mensos waktu itu, hal serupa juga terjadi pada Menteri KKP yang oleh Menkonya di OTT KPK di Bandara Soetta.
“Yang luar biasa Menkoinvestasi Marves, yang semua Kementerian dibawah wewenangnya belum bermasalah dengan hukum, tapi justru Menkonya pernah ke Polda Metro Jaya dan PCRnya ke KPK,” beber Beathor.
2 tahun menjelang akhir Jokowi di istana, kata Beathor Suryadi, apakah dia akan berfokus kembali pada pelayanan publik? Terutama bagi warga yang mencari keadilan yang lahan tanahnya justru dirampas oleh pelaku bisnis ekonomi sahabat Presiden Jokowi itu sendiri. Baik kejadian di perkebunan, pertambangan maupun Pengemban perumahan.
“Adakah keberanian Jokowi untuk menertibkan para sahabatnya tersebut untuk mengembalikan lahan tanah warga yang mereka rampas atau membayarnya dengan harga layak?” tanyanya.
“Kesan inilah yang akan jadi kenangan bagi warga pencari keadilan,” tandasnya.***
Red/K.101
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post