Diskusi Publik Terkait Bansos 24,17 Triliun dan Subsidi Obligor BLBI 50-60 Triliun

Jakarta, Kabariku- Diskusi Publik yang digagas Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyoal Bantuan Sosial (Bansos) dan Subsidi Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Acara digelar di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta Selatan, diskusi dimulai pukul 13.00 WIB berakhir pukul 13.00 WIB  pada hari Rabu (7/9/2022).

Dalam diskusi, Andrianto, Tokoh Pergerakan Reformasi 98 selaku pembicara pada diskusi tersebut menyatakan, Kenaikan BBM era Jokowi menegaskan arah dan implementasi kebijakan ekonomi yang Neo Liberalis.

“Bercongkolnya Sri Mulyani adalah Refresentasi agent neo liberal,” kata Andrianto.

Sri Mulyani, lanjutnya, mantan Dr IMF Asia Pasifik (2002-2004) dan Direktur World Bank (2010-2016). Dalam mazab neo liberal tidak diinginkan adanya Subsidi.

“Semua berlandaskan hukum pasar bebas dimana harga minyak dunia ditentukan di London Stock Escange dengan patokan minyak jenis Brent,” jelasnya.

Andrianto memaparkan, Harga ini bisa naik-turun sesuai market demandnya. Masalahnya Indonesia miliki azas ekonomi Pancasila terutama pasal 5 keadilan sosial dan UUD 45 pasal 33 dan 34.

“Mari kita bedah,” ujarnya.

Apakah istilah Subsidi untuk BBM jenis pertalite sudah sesuai? Adalah kurang tepat rasanya bila itu buat menambal APBN.

Bagaimana dengan PMN atau Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar 38 Triliun? Suntikan untuk modal Kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 5 Triliun.

“Semua kan bila menyangkut APBN ya Subsidi,” cetusnya.

Apakah pantas BUMN  juga di Subsidi? Ini jelas melanggar sila ke 5 Pancasila. Lantas bagaimana dengan asumsi bila tidak di naikan akan ada subsidi 500 Triliun?

Padahal APBN 2023 berasumsi minyak dunia di level 120 USD per Barell sementara saat ini minyak dunia sedang turun di 89 USD per Barrel karna permintaan yang menurun sebagai dampak awal resesi yang terjadi dibeberapa negara.

“Lantas jatah Pertalite dalam APBN 25 Juta kilo liter dan baru terpakai 23 Juta kilo liter artinya masih ada tersisa,” beber Andrianto.

Subsidi minyakpun, lanjutnya, di APBN sesungguhnya hanya sekira 250an Triliun yang terbagi dalam subsidi energi yakni untuk PLN, Gas dan BBM.

Lantas apa benar nilai ‘keekonomian’ pertalite itu 17.000 dan 10.000 harga sekarang masih d bilang subsidi?

“Mari kita hitung,” ucapnya.

Saat ini Pertamina masih menghasilkan 700 ribu barrel/hari berati kita Impor 700 ribu barell/hari karna kebutuhan rata rata 1.400.000 barrel/hari.

Secara rata-rata, jika harga mix maka harga campuran harga diskon impor $70 plus harga milik sendiri $30, bagi dua atau rata rata.

 Artinya $50/barrel tambahkan 30% ongkos refineri dan distribusi, jadi $65/barrel. $0,4 perliter ini tergantung dollar dikali kan berapa.

Intinya harga keekonomian Pertalite  itu mendekati Ro 5000 bukan mendekati klaim pemerintah Rp.17.000 perliter.

“Jelas rezim Jokowi makin neo liberalis ada dugaan hutang yang bakal jatuh tempo ini sangat besar,” ungkapnya.

Menurut Andrianto, selama ini sudah sering berjalan hutang baru untuk bayar hutang.

“Istilahnya berhutang untuk tutup Jurang”.

Lebih jauh Andrianto memaparkan, Hutang jumbo akibat Project Infrastruktur yang tidak terkendali dan masuk akal seperti Project IKN yang rasanya mustahil terwujud bilamana ekonomi sebuah negara sedang susah.

“Nampaknya ada 2 pisau Analisis dari kenaikan BBM saat ini,” ujarnya.

Pertama, Batas waktu pembayaran hutang makin membayangi bila tidak mampu as gagal Bayar/Default maka black list terjadi di mata Internasional yg bisa berdampak negatif.

“Maka dicabutlah subsidi sehingga investor senang lantas kita bisa peroleh hutang baru,” ujarnya.

Kedua, Seperti halnya PCR ada dugaan bisnis terhadap rakyatnya, kinipun terjadi kepada BBM.

“Bansos yang nilainya cuman 24 Triliun buat 20 juta rakyat rasanya cuma seperti Amphetamin nikmat sesaat tapi melarat sesudahnya,” cetusnya.

Bandingkan pula dengan Subsidi bunga rekapitulasi BLBI yang sebesar 60-70 Triliun/tahun dalam APBN.

Kalo rezim bener kenapa Malaysia bisa pertalite seharga Rp.7100 atau Vivo milik Swis seharga Rp.8900 harga tanpa subsidi.

“Kita pertalite 10.000 masih disebut subsidi,” tandasnya.

Acara diskusi di pandu Selfiani SE,Mak berlangsung seru diikuti ratusan mahasiswa Univ Prof. Dr. Moestopo dan mahasiswa se-Jabotabek.***

Red/K.101