Pelarangan Ekspor CPO/Migor; Keputusan Ngasal dan Tak Berwibawa, Padahal Sebaliknya!

JAKARTA, Kabariku- Beberapa pihak menyebut keputusan Presiden Jokowi terkait pelarangan ekspor CPO per 28 April 2022 adalah “kebijakan ngasal” dan “Sapu Jagat “ yang tak ada wibawa. Setidaknya hal ini disampaikan Rizal Ramli dan Dahlan Iskan.

Hemat kami, keputusan presiden Jokowi ini adalah keputusan cerdas dan peringatan yang tergolong moderat yang ditujukan pada produsen CPO/Migor.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bisa saja Presiden mencabut segala bentuk perizinan terkait ijin usahanya, karena praktek usaha yang semata mengejar keuntungan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat/konsumen didalam negeri.

Secara teoritik, Jokowi tidak anti pasar, melainkan mengendalikan pasar dalam batas kewenangan yang diberikan undang-undang. Sebab, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri, cenderung monopolistik dan mengejar keuntungan semata, yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian secara lebih luas.

Apalagi dalam Kasus Migor, terbukti adanya indikasi kuat  kenaikan harga Migor dan kelangkaan karena ada praktek “pasar gelap” (black market) antara Produsen dan pejabat negara menarik keuntungan secara melawan hukum.

Dalam peristiwa ini Negara dan Ekonomi pasar menjadi terganggu.

Lalu dimana letak “Keputusan Ngasalnya” dan Tak Berwibawanya.

Menurut kami (SIAGA ’98), Keputusan Jokowi yang ditanggapi secara reaksioner Oleh Rizal Ramli, bukan terletak pada “Intervensi Moderat Presiden Jokowi” melalui pelarangan Ekspor, melainkan keputusan ini dibuat menjadi berdiri sendiri, dengan semata memberikan sanksi pelarangan ekspor cpo, tanpa memberikan sanksi pada pejabat negara yang bertanggung jawab, dalam hal ini menteri terkait (Menteri Perdagangan).

Keputusan yang berdiri sendiri inì, menimbulkan spekulasi dan basis dari argumentasi presiden ngasal dan tak berwibawa.

Dalam hal ini, presiden cerdas, jawaban ini sesungguhnya yang hendak beliau tunggu dari ruang publik, sebab sebagai sosok  Jokowi yang natural, saat ini sulit baginya menghindari tekanan dari sekelilingnya yang cukup kuat, yang sudah bekerja sendiri-sendiri menjelang Pemilu 2024.

Mencopot Menteri Perdagangan dapat memulihkan kepercayaanj publik, namun menyulitkan langkahnya akibat cengkeraman ini.

Jakarta, 26 April 2022

Hasanuddin
Koordinator SIAGA ’98