Kredit Rp. 16 Miliar PT. MMG, Bupati: “Itu Sudah Sesuai Prosedur dan Mekanisme yang Benar”

GARUT, Kabariku- Kuatnya keinginan untuk lebih memproporsionalkan kewenangan daerah atas wilayahnya sendiri. Seiring dengan kuatnya keharusan mengakomodasi suara rakyat, mengharuskan akomodasi itu diproporsionalkan secara nyata.

Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP., mendapatkan kritik terkait kredit ke BJB sebesar Rp. 16 Milyar, tanah dan perusahaan di Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Garut dan Rumah Sakit Medina.

ADVERTISEMENT

“Bukan saya tidak pinjam ke BJB, yang pinjam itu adalah perusahaan. Itu kan bisnis perusahan. Kenapa harus dikritik?” ujar Rudy. Senin (10/1/2022).

Diketahui, Pimpinan BJB Cabang Garut, sebelumnya menyebut bahwa benar BJB Cabang Garut telah memberikan Fasilitas Kredit dengan Plafond sebesar Rp 16 Milyar kepada debitur PT. Medika Medina Gunawan dan saat ini Outstandingnya sebesar Rp. 14 Milyar, asset yang dijadikan agunan/jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah atas nama Rudy Gunawan, yang saat ini sebagai Bupati Garut.

Menurutnya, pihak perusahaan (red/PT. Medika Medina Gunawan) sudah sesuai prosedur dengan agunan tiga kali lipat.

“Hak private sebagai warga, Kita sudah sesuai prosedur dengan agunan yang nilainya tiga kali lipat dan dilakukan sudah sesuai mekanisme,” jelasnya.

“Cuma jaminan tanahnya punya saya, bangunannya milik Medina. Dan yang punya Medina itu siapa? Coba di checking aja,” imbuhnya.

Nama Rudy Gunawan yang tercantum sebagai penjamin kredit, dikaitkan dengan dugaan Bupati Garut melanggar Pasal 76 Ayat (1) huruf a “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu”. Sekali lagi Rudy menyebut itu hanya terkait tanah yang dipakai kredit adalah miliknya.

“Itu tidak menjamin, tanahnya milik saya. Sebagai pemilik tanah dan bangunan milik Medina, yang dijaminkan oleh Medina. Medina itu badan hukum, sesuai dengan aturan, itu sudah betul sekali,” tegasnya.

Dijelaskannya, bahwa itu merupakan haknya dan kepemilikan tanah tersebut sudah dimiliknya sejak tahun 1990.

“Kalau mau melakukan kritik itu dikaji ya, secara komprehensif . Apalagi yang menyampaikan itu kebanyakan lawyer. Saya sangat menghargai tapi ini menyangkut dengan profesionalisme jangan membuat sesuatu yang tidak jelas, harus analisis yang lengkap ya,” bebernya.

Disebutnya, tidak ada yang melanggar dalam pinjaman dengan BJB.

Kemudian terkait mendorong DPRD untuk membentuk Pansus yang disampaikan dalam tuntutan aksi massa beberapa waktu lalu, Rudy menjelaskan pihaknya bukan mendorong Pansus.

“Saya tidak mendorong Pansus, kan Pansus harus dilihat secara utuh bilamana sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 dan Tata Tertib DPRD. Harus dilihat juga dampak luasnya dan strategis, kalau mau ada Pansus pasti DPRD juga menyampaikannya,” tandasnya.***

Red/K.000