JAKARTA, Kabariku- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Drs. Firli Bahuri, M.Si., menyambangi Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) untuk menggelar rapat tertutup dengan DPD RI dalam pembahasan kerjasama untuk mendorong pemberantasan korupsi di daerah.
Ketua dan rombongan KPK RI disambut langsung oleh Ketua DPD RI Ir. H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P., anggota DPD RI, H. Bustami Zainudin, S.Pd, MH., dan lainnya.
Rapat tertutup bersama Anggota DPD RI dipimpin langsung Senator Fachrul Razi selaku Ketua Komite I DPD RI. Berlangsung di di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu(14/12/2021).
Ketua KPK Firli, dalam kesempatan ini menyampaikan perkembangan kinerja KPK dan strategi Trisula yang ditempuh KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi.
“Kami yakin, 136 anggota DPD RI bisa membantu KPK untuk mendorong budaya antikorupsi baik di semua tingkat lembaga pendidikan dan seluruh penyelenggara negara,” ujar Firli.
Dalam rapat ini juga disepakati Nota Kesepahaman yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak akan dijalankan lebih efektif untuk mendorong pencegahan korupsi.
Diantaranya meliputi; kepatuhan pelaporan gratifikasi, pelaporan LHKPN, dan aksi pencegahan lainnya, juga Pengendalian Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi, dan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Daerah.
“Tahun depan, saya harap kepatuhan seluruh anggota DPD RI untuk melaporkan LHKPN bisa mencapai 100 persen dan tepat waktu,” kata Fachrul Razi.
Dalam rapat tertutup ini, para anggota DPD RI memberikan aspirasi kepada KPK dan menyoroti beberapa penangan perkara korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK. Juga disampaikan aspirasi sesuai dengan daerah perwakilannya masing-masing.
“Kami senang KPK fokus untuk menangani beberapa perkara di daerah seperti korupsi Sumber Daya Alam. Monitoring dan rekomendasi dari KPK harus terus dipantau dan ditindaklanjuti agar hasil sumber daya alam itu memang bermanfaat untuk rakyat,” kata anggota DPD RI, H. Bustami.
Untuk dukungan perbaikan di daerah, KPK telah memaparkan sejumlah program. Adapun hasil kesepakatan tersebut, diantaranya;
- Komite I DPD RI mendorong kerjasama dengan KPK RI untuk melaksanakan, program-program pemberantasan korupsi di daerah dengan menggunakan pendekatan Trisula (Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan).
- Komite I DPD RI sepakat dengan KPK RI untuk mendorong kepatuhan dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pengendalian Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi, dan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Daerah.
- Komite I DPD RI sepakat dengan KPK RI untuk mendorong kepatuhan Aparat. Penegak Hukum pada program koordinasi dan supervisi penanganan perkara. Tindak Pidana Korupsi serta pemenuhan e-SFDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan secara Elektronik).
- Komite I DPD RI sepakat dengan KPK RI untuk mendorong Pendidikan Budaya Antikorupsi di daerah sejak usia dini hingga Perguruan Tinggi dan para Penyelenggara Negara.
- Komite 1 DPD RI sepakat dengan KPK RI untuk mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).***
*Sumber: berita-kpk/2425
Discussion about this post