Mengatasi Krisis Dengan Kesejukan: Pelajaran Kepemimpinan Jenderal Soedirman

Oleh Taufan Hunneman

Kabariku- Seorang pemimpin biasanya diuji saat menghadapi krisis. Dalam situasi krisis pula, kualitas seorang pemimpin akan terlihat, bagaimana dia mengatasi situasi dengan tenang, nyaris tanpa gejolak berarti.  Pelajaran seperti inilah yang bisa kita petik dari Jenderal Soedirman.

Dalam sekitar lima tahun memimpin TNI atau ABRI, tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi Soedirman, terlebih kalau kita bisa membayangkan bagaimana kompleksnya persoalan tentara di masa awal republik, namun secara umum Soedirman bisa mengatasi secara tenang. Salah satu  masalah  yang pernah dihadapi adalah program pengurangan personel TNI, yang biasa dikenal sebagai program Re-ra (reorganisasi dan rasionalisasi).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Program Re-ra diintrodusir oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta  (1948), yang  bertujuan membentuk satuan TNI yang kecil dan modern, untuk itu harus diadakan pengurangan personel. Bagi prajurit yang sekiranya kurang kompeten, akan disalurkan ke sektor lain yang lebih produktif, salah satunya mengikuti program transmigrasi. Termasuk juga fasilitas beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan formal. Soedirman berperan dalam menenangkan segenap anggotanya, yang merasa gelisah atas keberadaan program ini.

Memang pada akhirnya program Re-ra ini tidak sempat berjalan sepenuhnya, karena keburu terjadi Agresi Militer Belanda II (Desember 1948). Namun soal peran Soedirman dalam mengatasi (potensi) krisis tetap menjadi pelajaran penting, dan bisa menjadi rujukan bagi pemimpin atau komandan TNI generasi berikutnya, termasuk bagi pemimpin lembaga sipil.

Sekitar empat dekade berikutnya muncul kejadian yang esensinya hampir sama, namun dengan skala  lebih kecil. Peristiwa dimaksud adalah upacara penggantian baret, dari Baret Merah (Kopassus) menjadi Baret Hijau (Kostrad) di Makassar, pada pertengahan tahun 1985.

Pergantian baret ini dampak dari reorganisasi Kopassus, yang implementasinya berupa perampingan jumlah anggota. Pada fase ini, peran Komandan Kopassus (saat itu) Brigjen TNI Sintong Panjaitan (Akmil 1963), sangat menentukan, dengan menguatkan moril para anak buahnya, yang sekiranya tidak lolos  seleksi ulang sebagai anggota Kopassus.

Bagi anggota Kopassus yang tidak lolos seleksi ulang, kemudian dipindahkan sebagai anggota generasi pertama Brigade Infanteri Lintas Udara 3 Kostrad, yang bermarkas di Makassar. Satuan ini sampai sekarang masih berdiri. Peristiwa yang sangat mengharukan akhirnya terjadi, ketika para anggota Kopassus berjongkok untuk melepas baret merah , lambang prajurit para komando, kemudian menggantinya dengan Baret Hijau, atribut pasukan lintas udara.

Sungguh realitas yang berat, harus melepas baret kebanggaan, banyak di antara prajurit yang melakukannya dengan mata berkaca-kaca, bahkan meneteskan air mata. Tetapi sebagai prajurit, mereka tetap taat melaksanakan perintah, betapa pun beratnya perintah tersebut. Pada situasi kritis seperti inilah, kemampuan pemimpin benar-benar diuji.

Momentum historis

Pelajaran lain yang bisa dipetik dari kepemimpinan Jenderal Soedirman adalah kemampuannya membaca situasi kritis. Itu terjadi ketika Soedirman memilih melanjutkan perjuangan dengan melakukan perjalanan gerilya, ketika Soekarno dan Hatta ditawan tentara Belanda, saat tentara menyerang Yogyakarta pada pertengahan Desember 1948. Pada masa-masa ini kemudian muncul kesan terjadi kerenggangan antara militer dan pimpinan sipil.

Pada suatu kali Hatta  sempat memberi catatan terkait perjalanan gerilya Soedirman. Bagi Hatta,  Soedirman adalah orang yang keras hati dalam mempertahankan pendi, tetapi apabila pemerintah sudah mengambil keputusan, Soedirman dengan taat dan menjalalan sekuat tenaganya. Taat pada perintah atasan, sebagaimana kemudian juga dilakukan para mantan anggota Kopassus tersebut.

Dari catatan sejarah kita bisa tahu, Soedirman tetap menjaga kemanunggalan tentara dengan pemerintah. Soedirman rela mengorbankan aspirasinya, yang sejatinya tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk berkompromi dengan Belanda, apalagi menyerah.

Itu dilakukan Soedirman demi perjuangan, yang harus dibayar dengan teramat mahal, berupa beban psikologis, dan kesehatan yang semakin memburuk. Dalam perjalanan gerilyanya yang legendaris itu, dilalui Soedirman dengan kondisi paru-paru yang sangat memprihatinkan.

Tunduk pada supremasi sipil, itulah salah satu warisan Soedirman, meskipun sempat dibatalkan pada rezim Soehart0 (1966-1998). Hal itu dibuktikan ketika Soedirman menghadap Soekarno di Gedung Agung (Istana Yogya), pada pertengahan Juli 1949, selepas perjalanan gerilya. Pelaporan Soedirman itu bisa dibaca sebagai simbol, Soedirman tunduk pada Soekarno, artinya militer tunduk pada supremasi sipil, bagian dari aspirasi demokratis negara modern.

Kepemimpinan Soedirman (bersama Oerip Soemohardjo) yang terbilang singkat di masa awal republik, justru ibarat berlian dalam memori publik. Menjadikan mereka berdua sebagai tokoh yang tak lekang oleh zaman. Takdir juga yang menyebabkan keduanya cepat berpulang, namun justru menjadi berkah tersendiri,  mereka tak sempat terpapar ideologi kekuasaan, sebagaimana yang terjadi pada sebagian elite TNI generasi berikutnya.

Duet kepemimpinan Soedirman dan Oerip sepertinya tidak akan pernah dilahirkan kembali. Periode mereka bisa disebut eenmalig (sekali saja). Istilah bahasa belanda untuk menggambarkan fenomena historis, bahwa sebuah peristiwa atau kesempatan emas, biasanya hanya datang sekali. Seperti ungkapan populer dalam masyarakat, kesempatan tidak pernah datang dua kali.

Seperti juga dwitunggal Soekarno dan Hatta, duet Soedirman dan Oerip saling melengkapi tanpa harus menafikan karakter masing-masing. Mungkin latar belakang kultural ikut membantu, secara kebetulan antara Soedirman dan Oerip berasal dari kawasan yang dikenal sebagai pusat rekrutmen anggota KNIL (Tentara Kerajaan Hindia-Belanda). Soedirman berasal dari Banyumas, sementara Oerip dari Purworejo.

Tradisi Banyumasan

Tradisi banyumasan merujuk pada wilayah eks Karesidenan Banyumas, dengan Kota Purwokerto sebagai pusatnya. Soedirman sendiri kelahiran Purbalingga, dan dibesarkan di Cilacap, kota atau kabupaten yang juga masuk dalam tradisi banyumasan.

Sementara Oerip berasal dari Purworejo, kota yang posisinya sedikit ke timur dari wilayah Banyumas. Namun, dalam tinjauan klasik tentang tradisi asal-usul perwira, perwira asal Purworejo dianggap bagian tradisi banyumasan, meski Purworejo juga memiliki tradisi lokal, yang akrab juga dengan olah militer, yaitu tradisi bagelen (bagelenan).

Tradisi banyumasan (termasuk Purworejo) memiliki posisi tipikal dalam sejarah kemiliteran di tanah air. Hal itu berkat keberadaan Gombong, kota kecamatan yang masuk Kabupaten Kebumen, yang terletak antara Purwokerto dan Purworejo.

Di Gombong pernah berdiri lembaga pendidikan bagi calon anggota KNIL (tentara Hindia Belanda), untuk level bintara dan tamtama. Sampai sekarang pun, di lokasi yang sama masih berdiri Secata (sekolah calon tamtama) TNI AD, di bawah Rindam IV/Diponegoro.

Keberadaan Gombong sebagai pusat latihan calon anggota KNIL, ibarat simbiosis mutualisme, mengingat wilayah Banyumas dan Purworejo, sejak lama dikenal sebagai sumber rekrutmen bagi calon anggota KNIL. Dari sinilah tradisi perwira asal Banyumas bermula, dan pada satu masa sangat mewarnai sejarah militer negeri kita, utamanya pada unsur pimpinannya.

Citra perwira asal Banyumas mulai pudar ketika Jenderal Soeharto menggantikan Jenderal Ahmad Yani sebagai KSAD (Pangad), pasca-Peristiwa 1965.  Yani berasal dari Purworejo, sementara Soeharto bagian dari tradidi Mataraman (Yogya).

Ketika Soeharto berkuasa, tradisi perwira asal Banyumas, tidak sekuat era sebelumnya. Memang masih ada nama seperti Jenderal Soerono dan Letjen Soesilo Soedarman, namun tetap saja di bawah bayang-bayang Soeharto.

Baru pada pertengahan dekade 1970-an, ketika tentara Indonesia bersiap menginvasi wilayah Timor Timur (Timor Leste), muncul figur Dading Kalbuadi, sebagai perwira yang bisa disebut penerus tradisi banyumasan.

Mungkin sudah kehendak sejarah, Dading muncul di saat TNI membutuhkan komandan lapangan untuk operasi penyerbuan ke Timor Timur. Sejak itu nama Dading menjadi moncer, dan identik dengan operasi di Timor Timur. Panglima atau komandan operasi di Timor Timur selalu berganti, tetapi rasanya hanya Dading yang selalu tersimpan di memori publik.***

Red/K.000