BNPB Pastikan Pendanaan Operasi Darurat Sumatra Berjalan Akuntabel

Jakarta, Kabariku– Pemerintah memastikan seluruh kebutuhan pendanaan untuk operasi tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditanggung negara.

Mulai dari pembangunan jembatan Bailey, distribusi logistik, hingga operasional personel TNI di lapangan, seluruhnya didukung melalui Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan catatan BNPB, TNI telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp84,16 miliar untuk mendukung operasi tugas bantuan (TA) di wilayah terdampak. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah dicairkan pada tahap pertama.

“Dana tahap awal sudah disalurkan untuk mendukung operasional personel TNI di lapangan. Sisa kebutuhan akan dipenuhi pada awal 2026 setelah proses pertanggungjawaban akhir tahun,” ujar Muhari dalam keterangannya, Rabu malam (31/12/2025).

Ia menjelaskan, mekanisme ini dilakukan untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran negara tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Muhari menambahkan, dana siap pakai dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan kedaruratan, mulai dari operasional personel, pembelian dan distribusi logistik warga terdampak, hingga pengadaan barang yang dihibahkan ke daerah seperti jembatan Bailey, selimut, dan matras.

“Dana siap pakai memang dirancang untuk merespons kondisi darurat secara cepat, tetapi tetap harus prudent dan akuntabel. Setiap rupiah uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Untuk pengadaan barang, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan melalui audit kewajaran harga oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta diaudit kembali oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Mekanisme penggantian biaya pengadaan jembatan Bailey melalui DSP bukan hal baru. Ia mengaku, dana tersebut sudah diterapkan di bencana sebelumnya.

Catatan BNPB, pada 2024 telah dilakukan penggantian dua jembatan Bailey, sementara pada 2025 sebanyak lima jembatan Bailey dibiayai negara untuk penanganan bencana di berbagai daerah.

“Skema ini sudah berjalan dan terbukti efektif dalam mendukung pemulihan infrastruktur darurat di wilayah bencana,” jelas Muhari.

Realisasi Penyaluran Dana

Muhari menyebutkan, hingga Rabu (31/12), BNPB telah menyalurkan dana siap pakai untuk bencana di Sumatra dengan rincian, operasi pencarian dan pertolongan Rp28,8 miliar, Logistik dasar warga terdampak Rp202,3 miliar.

Kemudian, operasi udara Rp148,3 miliar. Lalu, ada pendataan kerusakan, hunian sementara, dan Dana Tunggu Hunian (DTH) lebih dari Rp21 miliar.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

“Yang terpenting, pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan seluruh prosesnya bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Muhari.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, ketersediaan anggaran tidak menjadi kendala dalam percepatan penanganan bencana di Sumatra.

“Dana siap pakai tersedia dan siap dicairkan. Saat ini ada Rp1,4 triliun di BNPB dan masih ada sekitar Rp1,5 triliun di kas negara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemulihan,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatra DPR RI di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) lalu.

Menurutnya, dana tersebut dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga yang terlibat langsung di lapangan, baik melalui BNPB maupun dialokasikan ke DIPA K/L atas rekomendasi BNPB.