Jaksa Agung Terbitkan Pedoman Tuntutan Rehabilitasi Kasus Narkoba Tanpa Barang Bukti

JAKARTA, Kabariku- Jaksa Agung Dr. H. ST Burhanuddin, S.H., M.M., mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Lewat pedoman tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

Dengan demikian, pedoman itu diharapkan dapat menjadi salah satu cara mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan, karena jaksa dapat mengoptimalkan opsi hukuman lain, yaitu rehabilitasi.

Melalui Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Simanjuntak SH. MH., menjelaskan maksud Pedoman tersebut adalah untuk menjadi acuan bagi penuntut hukum demi optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

“Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif,” papar Leonard pada siaran persnya. Senin (08/11/2021).

Leonard pun memaparkan bahwa jaksa pada tahap penuntutan memiliki opsi untuk merehabilitasi pengguna narkotika ketimbang sanksi penjara. Hal ini juga diharapkan dapat memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

“Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif,” terangnya.

“Dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime,” tambah Leonard.

Jaksa Agung sendiri berharap agar pedoman tersebut dilaksanakan penuntut umum dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jaksa Agung juga akan menindak tegas setiap oknum kejaksaan yang mencoba menciderai maksud dan tujuan dikeluarkannya pedoman tersebut.

“Jaksa Agung RI berharap Pedoman No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa agar dilaksanakan oleh penuntut umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” pungkas Leonard.

Sebagai informasi, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini terdiri dari sembilan bab. Pada saat Pedoman mulai berlaku, tersangka yang dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, maka penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman ini.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, ditandatangani oleh Jaksa Agung, terdiri atas 9 bab yang mengatur prosedur pra penuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.***

Red/K.000