KABARIKU – Kisruh di Lembaga Penyiaran Publik TVRI memanjang. Helmi Yahya yang pada Desember 2019 lalu dinonaktifkan dari jabatan Direktur Utama TVRI, akhirnya benar-benar dipecat oleh Dewan Pengawas TVRI.
Surat pemecatan Helmi Yahya yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat tertanggal 15 Januari 2020 tersebut, beredar di media sosial keesokan harinya atau Kamis (16/1/2020) siang.
Rupanya sejumlah karyawan tak setuju dengan pemecatan tersebut. Setelah membaca surat Dewan Pengawas, mereka langsung menyegel ruang kerja Dewan Pengawas TVRI pada Kamis malamnya.
Hari ini Jumat (17/1/2020), dikabarkan baik Helmy Yahya maupun Dewan Pengawas TVRI sama-sama akan menggelar jumpa pers.
Surat pemecatan Helmi Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI berisi lima poin yang dijadikan dasar pemecatan. Kelima pertimbangan tersebut:
- Tidak memberi penjelasan soal pembelian program siaran berbiaya besar seperti Liga Inggris.
- Terdapat ketidaksesuaian re-branding TVRI dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, karena produksi siaran tidak mencapai target akibat anggarannya tidak tersedia.
- Beberapa dokumen menyatakan sebaliknya dari jawaban terhadap penilaian pokok surat pemberitahuan rencana pemberhentian (SPRP) antara lain mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma dan standar manajemen ASN.
- Penunjukkan kuis Siapa Berani melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Premis-premis yang diajukan Helmy tidak bisa meyakinkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI.
Anggota Komisi I DPR RI Farhan berharap, kisruh di TVRI tidak mengganggu kinerja TVRI yang akan diawasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan DPR RI. (Ref)
Discussion about this post