Helmy Yahya Dinonaktifkan sebagai Dirut TVRI

KABARIKU – Helmy Yahya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Penonaktifan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Nonaktif Sementara dan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama LPP TVRI periode 2017-2022.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dewan Pengawas kemudian menunjuk Direktur Teknik, Supriyono, sebagai Pelaksana Harian Dirut.

Surat keputusan penonaktifan Helmy ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin tanggal 4 Desember 2019. Kendati non aktif, surat itu menyatakan bahwa Helmy tetap mendapatkan penghasilan sebagai Dirut LPP TVRI.

Berbagai keterangan menyebutkan, penonaktifan Helmy terkait dengan sejumlah kebijakan Direksi LPP TVRI yang tak disetujui Dewan Pengawas. Di antaranya pembelian program asing, kemudian masalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang direvisi tanpa persetujaun Dewan Pengawas LPP TVRI. Hal ini mengakibatkan ada 6 kali keterlambatan pembayaran honor SKK.

Namun Helmy menyatakan, penonaktifan dirinya sebagai Dirut cacat hukum.

“Pemecatan itu tidak sah, saya profesional bekerja sesuai UU dan PP yang berlaku. Kami direksi tetap solid dan masih menjalankan TVRI,” tegas adik politisi Golkar Tantowi Yahya ini .

Menurut Helmy, dalam PP No 13 tahun 2005 pasal 24 ayat 4, Direktur Utama bisa diberhentikan apabila melakukan empat poin pelanggaran. Namun, dia mengaku bahwa dirinya tidak melanggar satupun dari empat poin tersebut.

Menteri Kominfo Jhonny G Plate menyatakan, kisruh di internal TVRI harus segera dicari solusi agar TVRI tidak lumpuh.

Jhonny mengaku belum mengetahui persis mengapa Dewan Pengawasan memecat Dirut.

“Namun yang jelas kami siap membantu, memediasi,” katanya.

Dewan Pengawas LPP TVRI berjumlah lima orang. Mereka adalah Maryuni Kabul Budiono, Supra Wimbarti, Arief Hidayat Thamrin, Pamungkas Trishadiatmoko, dan Made Ayu Dwie Mahenny. Mereka dilantik mnjadi Dewan Pengawas sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 73/P Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017. (Ref)