Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial: “Silakan Kritisi Jangan Hanya Dipuji”

JAKARTA, Kabariku- Demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan banyak pembaruan. Pembaruan tersebut khususnya dimulai sejak adanya Buku Cetak Biru tahun 2003-2008 yang kemudian dilanjutkan Buku Cetak Biru 2010-2035.

Ragam pembaruan yang sangat penting bagi masyarakat tersebut antara lain adalah mudahnya mengakses informasi perkara, mudahnya melakukan pengaduan secara online, dan mudahnya mendapatkan informasi baik mengenai kebijakan maupun kegiatan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mengenai pembaruan-pembaruan yang telah dilakukan tersebut, Mahkamah Agung merasa sangat penting untuk senantiasa membangun kerja sama dengan rekan media. Tujuannya yaitu agar pembaruan MA bisa tersosialisasikan dengan baik dan masyarakat tahu aneka pembaruan yang telah dilakukan oleh MA. Selain itu agar informasi yang disampaikan dari rekan media bisa membantu masyarakat memahami proses penegakan hukum yang ada di MA.

Terkait tujuan tersebut,  Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas melaksanakan acara Media Gathering pada Jum’at, 4 Februari 2022, di area Jogging Track Mahkamah Agung.

Acara yang dilaksanakan dengan suasana santai dan akrab ini dihadiri oleh dua narasumber yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. Turut hadir sebagai moderator yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Mahkamah Agung ingin besar bersama media. Mahkamah Agung ingin besar bukan karena pujian, tetapi juga karena cacian. Karena, lanjut mantan Kepala Badan Pengawasan tersebut, pujian bisa membuat lupa, terbuai, sedangkan cacian atau kritikan bisa membuat berkembang.

“Silakan kritisi, jangan dipuji terus. Tapi ingat, kritikannya harus proporsional ya!” ujar Dr. Sunarto sambil tersenyum dihadapan para media.

Alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu menambahkan, bahwa rekan-rekan media merupakan representasi dari pencari keadilan. Selain itu rekan media memiliki penglihatan, pendengaran, dan naluri investigasi yang jauh lebih tajam.

“Untuk itu, berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, Mahkamah Agung akan terus bekerja sama dengan rekan media dalam mewujudkan badan peradilan yang agung,” kata Dr. Sunarto.

Untuk menunjang hal tersebut, sejak tahun 2017, menurut mantan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut, Mahkamah Agung telah memiliki kegiatan MARI Mendengar (Mahkamah Agung Republik Indonesia Mendengar). Kegiatan tersebut merupakan wadah untuk menerima masukan dan kritikan dari akademisi, jurnalis, dan masyarakat terkait Mahkamah Agung.

“Jika rekan media mendapatkan keluhan terkait Mahkamah Agung, silakan langsung sampaikan ke kami, apalagi terkait dengan perilaku aparatur yang diduga melanggar kode etik, segera laporkan. Termasuk juga ekspektasi publik, sampaikan kepada kami, agar bisa ditindaklanjuti,” kata pria kelahiran Sumenep 11 April 1959 itu.

Sementara itu, Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada rekan media yang selama ini telah bekerja sama dengan MA secara baik.

“Terima kasih kepada rekan media yang telah memberitakan Mahkamah Agung dengan berimbang,” katanya.

Namun, lanjut Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, bahwa jika ada berita-berita yang belum jelas kebenarannya, mohon dikonfirmasi terlebih dahulu, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar.

“Belum lama ini, ramai soal harga karpet di ruang Wakil Ketua Mahkamah Agung yang diberitakan seharga sembilan milyar. Padahal jumlah tersebut untuk biaya renovasi seluruh ruangan yang ada di Mahkamah Agung baik yang ada di Merdeka Utara, jalan Ahmad Yani, dan Mega Mendung Bogor,” ujar Sekretaris Mahkamah Agung.

“Nah, yang seperti itu kan hoax. Kalau dalam bahasa agama namanya fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya harus dikonfirmasi, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar,” tegas alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor.

Pada kesempatan itu pula, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan beberapa capaian di bidang kesekretariatan, salah satunya bahwa tahun ini merupakan rekor tercepat pembuatan buku Laporan Tahunan (laptah) Mahkamah Agung.

Biasanya, ia menjelaskan, pembuatan buku  laptah selesai dalam kurun waktu empat bulan, namun kali ini dalam rapat pertama saja data sudah masuk hampir 90 %. Percepatan ini menurutnya karena dibantu dengan adanya aplikasi-aplikasi Mahkamah Agung yang menyediakan data secara real time.

“Adanya E-Bima, E-Sadewa, SIPP, SIKEP, dan yang lainnya sangat membantu dalam penyiapan data dalam buku laptah. Padahal biasanya pengumpulan data-data tersebut yang memakan waktu lama,” terangnya.

Pada kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Humas ini, Sekretaris Mahkamah Agung juga menyampaikan capaian lainnya yaitu; hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Mahkamah Agung termasuk lembaga yang nol temuan.

“Alhamdulillah tahun ini, Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga yang temuannya nol, insyallah rewardnya akan disampaikan oleh BPK di Bandung pada tanggal 7 Februari 2022 mendatang,” ucap Sekretaris Mahkamah Agung yang disambut tepuk tangan para peserta media gathering.

Kegiatan media gathering ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan karena masih dalam masa pandemik hanya dihadiri media dengan jumlah sangat terbatas.***

Red/K.101