Revisi UU KPK Ditargetkan Tiga Minggu Selesai Dibahas

KABARIKU – Di tengah banyaknya suara penolakan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ternyata disetujui semua fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (5/9/2019). Dengan demikian revisi UU KPK tersebut langung menjadi RUU inisiatif DPR.

Rupanya DPR pun ingin cepat-cepat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Targetnya, sebelum masa kerja DPR periode 2014-2019 habis pada 30 September, pembahasan sudah selesai.

Mengutip Kompas (Kamis, 5/9/2019), artinya, revisi hanya akan memakan waktu paling lama tiga pekan.

“Ada tekad untuk menyelesaikan masa sidang ini,” kata anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kini DPR menunggu jawaban Presiden atas draf RUU yang diketok pada Kamis kemarin. Apakah Presiden akan segera memerintahkan Menkumham untuk membahas RUU tersebut bersama DPR, atau tidak.

Sementara itu, banyak pihak yang menyatakan bahwa Revisi UU KPK merupakan upaya nyata dari upaya melemahkan KPK.

Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad menyebut Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK akan membuat lembaga antirasuah itu mati suri sehingga berpotensi menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi.

“DPR perlu diingatkan bahwa ada banyak tunggakan Rancangan Undang-undang lain yang lebih penting untuk dibahas, ketimbang mengutak-atik Undang-undang KPK dan akan berhadapan dengan masyarakat,” kata Samad dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2019) yang diterima berbagai media.

Sementara Ketua KPK Agus Raharjo dengan terang-terangan menyatakan menolak revisi UU KPK karena akan melumpuhkan kerja KPK.

Kepada para wartawan, Agus menyatakan, ada 9 poin dalam RUU tersebut yang akan melumpuhkan KPK.

1. Independensi KPK terancam karena menjadi bagian lembaga pemerintahan.
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4. Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi
5. Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7. Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas
8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Agus berharap, demi upaya pemberantasan korupsi, Presiden Joko Widodo tak menyetujui revisi tersebut. (Ref)