Tokoh  

Kecuali Sakit, Masinton Larang Keluarga Pakai Masker

Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari PDI P sedang ngobrol santai dengan warga. (Foto: Dok. Masinton Pasaribu)

KABARIKU – Di banyak tempat, kini ramai masyarakat memakai masker. Namun, anggota DPR Masinton Pasaribu justru melarang keluarganya memakai masker. Jangan latah, katanya.

“Enggak pernah pakai masker. Anggota keluarga di rumah juga enggak ada yang menggunakan masker. Saya larang. Jangan ikutan latah menggunakan masker, kecuali sedang flu,” ucap Masinton dalam pesan singkat, Kamis (5/3/2020).

Politikus asal Jakarta itu mengaku tidak punya stok masker menghadapi kemungkinan corona menjadi wabah di Indonesia. Dia menyebut masker cukup dipakai saat naik motor.

“Yakin dengan kondisi tubuh yang fit dan bugar. Dari dulu saya banyak minum air putih, bahkan setiap mau tidur dan bangun tidur selalu saya minum air putih dua gelas. Dan saya jarang minum obat-obatan farmasi kecuali dalam kondisi sakit,” tutur anggota Komisi III DPR.

Meski begitu, Masinton mengakui masker langka, bahkan sebelum Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama corona di Indonesia. Masinton pada akhir Januari membeli masker dalam jumlah banyak untuk WNI di Hong Kong, daerah pemilihannya (luar negeri).

“Kelangkaan masker sudah terjadi akhir bulan Januari. Ketika itu staf saya suruh beli sejumlah 20.000 masker di Pasar Pramuka untuk dikirim ke WNI kita di Hong Kong. Harga masker sudah melonjak naik dan pesanan saya 20.000 masker harus menunggu 3 hari karena stok menipis,” cerita Masinton.

“Informasi dari staf saya, banyak yang order untuk dikirim ke berbagai negara terdampak corona. Saya kirim awal bulan Februari 2020 sejumlah 20.000 masker ke teman-teman buruh migran WNI di Hong Kong,” imbuhnya.

Soal masker yang kini langka, Masinton menyebut harusnya pemerintah melalui kementerian perindustrian dan perdagangan mengantisipasi setelah virus corona meledak sejak Januari 2020.

“Kalau saat ini bulan Maret 2020 masih terjadi kelangkaan masker, berarti ada masalah dalam manajemen ‘early warning system’, khususnya di kementerian yang membidangi perindustrian dan perdagangan,” kritiknya. (Has)

Leave a Reply