KABARIKU – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai Rancangan Undang- Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan ruang yang bebas pada kekuatan-kekuatan kapitalisme yang liar.
“Oleh karena itu, RUU Ciptaker tidak mencerminkan nilai-nilai fundamental berbasis Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial,” katanya usai mengisi kuliah umum Program Profesi Insinyur di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (4/3/2020).
Busyro mengatakan penilaian itu muncul setelah draf RUU Omnibus dipelajari bersama unsur masyarakat kampus, praktisi, aktivis, hingga ormas.
Menurut Busyro, RUU Omnimbus Cipta Kerja terindikasi memanjakan investor agar mereka berinvestasi di Indonesia, akan tetapi mengganggu kedaulatan rakyat di sektor yang terkait dengan sumber-sumber perekonomian.
“Padahal kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan negara,” ujarnya.
Jika RUU ini diundangkan, Busyro khawatir negara diatur dengan sistem kapitalis sehingga mengabaikan UUD 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian berasaskan kekeluargaan.
“Ini terindikasi merusak semua. Kalau dipaksakan, Presiden melanggar konstitusi dasar, bukan Undang-Undang. Terancam di-impeach kalau dipaksakan,” tegasnya.
Busyro yang mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, menambahkan, dengan RUU tersebut maka pemodal-pemodal besar secara politis posisinya akan semakin menguat karena bergabung dengan birokrasi.
“Sehingga birokrasi dikuasai oleh korporasi dan disingkat korporatetokrasi, kleptokratif. Kleptokratif itu birokrasi yang tidak jujur, contohnya banyak OTT,” jelasnya. (Has)