Ini Peringatan Menteri PAN-RB bagi ASN yang Mengritik Pemerintah

KABARIKU – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengkritik, apalagi menjatuhkan martabat pemerintah. Jika hal itu dilakukan, maka yang bersangkutan siap-siap menghadapi hukum.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Peringatan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2015).

“Ya undang-undangnya begitu. ASN bukan bagian kritik,” kata Syafruddin.

Ia mengatakan, ASN memberikan saran yang positif dan konstruktif boleh-boleh saja, tapi ada tempatnya, bukan di ruang publik semacam media sosial sehingga bikin gaduh.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan agar ASN berhati-hati mengunggah pernyataan di medsos agar terhindar dari proses hukum,” jelasnya.

Sementara itu, dihimpun dari berbagai sumber, bagi ASN setidaknya ada 4 aktivitas di media sosial yang masuk dalam kategori melanggar disiplin.

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tetulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya).
4. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. (Ref)