KABARIKU- Sebanyak 19 advokat Pekanbaru yang berhimpun dalam Tim Advokat Perjuangan Pangan untuk Rakyat Korban (TAMPUK) COVID-19 Kota Pekanbaru, Kepuluaan Riau, mendesak Walikota Pekanbaru segera melakukan sejumlah langkah agar penyaluran bantuan untuk korban Covid-19 sesuai dengan ketentuan.
“Bantuan tersebut terutama terkait dengan cadangan beras. Pemerintah Kota Pekanbaru harus menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap TAMPUK Covid-19 dalam suratnya kepada Walikota Pekanbaru, Kamis (14/5/2020).
Dalam surat itu TAMPUK pun menyampaikan sejumlah notifikasi berupa langkah yang harus segera diambil oleh Walikota Pekanbaru terkait bantuan untuk korban Covid-19 tersebut.
TAMPUK mengingatkan, pihaknya akan mengajukan upaya hukum berupa gugatan Citizen Lawsuit (CLS) ke pengadilan.
“Jika setelah adanya pemberitahuan tuntutan kami di atas tidak diindahkan, maka kami akan mengajukan gugatan warga Negara ini,” beber tampuk.
Kesembilan belas advokat kenamaan Pekanbaru yang berhimpun dalam TAMPUK adalah DEDI HARIANTO LUBIS, SH; FERY SAPMA, SH; RAHMAD RISHADI SINAGA, SH; VERA DEWI AFRIANTI, SH; MUHAMMAD SUTRISNO, SH; HERMI, SH; HERMASNYUR, SH; MARDIANSYAH CHANIAGO, SH; DESSRI KURNIAWATI, SH; AHMAD YUSUF, SH; EDI RIYANTO, SH; DWI SETIARINI, SH, CPCLE; RONI ANDRIANTO, SH; BANGKIT PASARIBU, SH; CHANDRA ADE PUTRA S, SH; SARMI SALEH HARAHAP, SH; SWANDI HUTASOIT, SH; ARDO SAGARA, SH, MH dan REMBE FERNANDO GUSMAN, SH.
Adapun notifikasi yang disampaikan TAMPUK kepada Walikota Pekanbaru sebagai berikut:
- Mengumumkan kepada publik data jumlah jiwa, berikut juga nama, alamat, Klaster/kriteria masing-masing jiwa, yang diusulkan RT/RW yang termaktub di dalam 132.275 Kepala Keluarga yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan surat Walikota Pekanbaru Nomor: 460/Dinsos-Dayasos/2020/371 tanggal 17 April 2020 perihal Pendataan Masyararakat Terdampak COVID-19.
- Mengumumkan kepada publik jumlah keseluruhan jiwa terdampak berupa Nama, Alamat, kriteria masing-masing jiwa (dari 132.275 Kepala Keluarga) yang ditetapkan sebagai penerima CBP sesuai dengan kriteria dalam surat Walikota Pekanbaru Nomor: 460/Dinsos-Dayasos/2020/371 tanggal 17 April 2020 perihal Pendataan Masyararakat Terdampak COVID-19. Bentuk pengumuman adalah Surat Ketetapan.
- Menyatakan penganuliran terhadap pendistribusian 15.626 x 4 jiwa terhadap 100 ton Beras Cadangan Pemerintah yang dimulai tanggal 25 April 2020 lalu, karena syarat dengan kesalahan procedural dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bertentangan dengan Permensos Nomor 22 Tahun 2020, serta surat Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Menteri Sosial RI Nomor: 689/3/BS/01.02/04/2020 tertanggal 15 April 2020 tentang Revisi Pedoman Penggunaan CBP dalam Rangka Penanganan COVID-19 kriteria penerima CBP.
- Mengganti CBP yang salah pendistribusiannya kepada mereka yang berhak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Mensos RI dan arahan pendataan Walikota Pekanbaru sebanyak jumlah jiwa yang ditetapkan dalam tuntutan nomor (2) diatas, dengan rumus; Jumlah Jiwa yang ditetapkan sebagai penerima CBP seusai kriteri berlaku x 400 gram x masa tanggap darurat bencana non alam, atau Jumlah Jiwa yang ditetapkan sebagai penerima CBP seusai kriteri berlaku x 27,6 Kilogram.
- Melaksanakan ketentuan sesuai dengan Permensos 22 Tahun 2019 Tentang rosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana terhadap kekurangan CBP.
- Segera menetapkan jumlah Masyarakat Rentan Miskin dan Penduduk Terdampak berikut Nama, Alamat, dan Kriteria sesuai dengan Perwako nomor 85 Tahun 2020 beserta bantuan yang diperoleh kepada publik.
- Segera menetapkan dan mengumumkan perusahaan atau pelaku usaha yang memperoleh Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Segera menetapkan dan mengumumkan kepada publik Jumlah karyawan yang terdampak, berikut nama, alamat, nama tempat kerja yang terkena dampak atas pelaksanaan PSBB.
- Segera mengumumkan dan memberikan Bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak, berikut nama, alamat, nama tempat kerja yang terkena dampak atas pelaksanaan PSBB.
Seperti diketahui, gugatan Citizen Lawsuit (CLS) pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga CLS diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata. (Has)
