Tantangan Pers Nasional di Tahun Politik Menuju Pemilu 2024, Dewan Pers: Media Massa Dilarang Menjadi Partisan Politik

JAKARTA, Kabariku- Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar diskusi dalam acara halal bihalal  mengusung tema “Tantangan Pers Nasional di Tahun Politik Menuju Pemilu 2024” secara hybrid dari Roemah Djan, Menteng, Jakarta Pusat. Kamis (9/6/2022).

Hadir dalam diskusi, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa; Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari; Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia; Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang; serta para ketua JMSI daerah dan beberapa lainnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024, Dewan Pers berharap kepada pers agar tidak bersikap partisan. Dengan begitu, narasi-narasi yang dibangun tetap objektif dan mengindahkan kode etik jurnalistik.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan, media massa dilarang menjadi partisan politik selama proses Pemilu 2024.

“Kedekatan media dengan narasumber wajib dibatasi karena insan pers sejatinya adalah profesi yang independen dan berpihak pada fakta yang berguna bagi masyarakat,” kata Azyumardi.

Penting dijaga, jelas Azyumardi, untuk tidak memperlihatkan sikap yang terlalu partisan berpihak pada kekuatan atau figur politik tertentu, sesuai dengan prinsip dasar pers itu harus bersikap objektif.

Media partisan, lanjut Azyumardi, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memperbesar polarisasi di masyarakat akibat situasi politik.

“Apalagi dalam bidang politik yang bisa menimbulkan kegaduhan dan perpecahan dalam masyarakat kita,” tegasnya.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, pers bertanggungjawab mensosialisasikan tentang tata cara Pemilu 2024 dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak tersesat dalam narasi kabar bohong atau hoaks.

“Informasi melalui media siber ini sangat mudah diakses oleh pemilih pemula, oleh karena itu fungsi edukasi memberikan pemahaman yang benar mengenai proses politik, proses Pemilu, bagaimana memandang calon yang ada dan menentukan sikap itu fungsi yang sangat penting bagi pers,” terangnya.

Oleh sebab itu, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta pers untuk tidak mengeksploitasi konflik sosial yang muncul akibat perbedaan politik demi menghindari pemberitaan yang bisa memecah belah bangsa.

“Peran sangat penting pers kita menyebarkan dan mensosialisakian pemahanan demokrasi yang benar mengenai pemilu kita. Memelihara menjaga keutuhan sosial,” tutup Azyumardi Azra.***

Red/K.101