Jakarta, Kabariku – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan media arus utama tetap menjadi rujukan utama informasi faktual di tengah maraknya konten media sosial yang belum tentu terverifikasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam dialog di program Apa Kabar Indonesia Pagi, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan referensi yang kredibel untuk memastikan kebenaran sebuah isu. Media mainstream, kata dia, menjadi salah satu kanal yang dapat dipercaya ketika publik meragukan validitas konten yang beredar.
“Peran media mainstream menjadi semakin krusial untuk menjadi rujukan. Ketika masyarakat melihat konten media sosial dan ragu, salah satu referensinya adalah melihat channel media arus utama,” ujar Pras.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers di Indonesia yang selama ini konsisten menyajikan informasi mengenai kegiatan, program, dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, memahami bahwa tugas jurnalistik di lapangan bukanlah hal yang mudah.
“Kami paham betul bahwa tidak mudah menjalankan tugas di lapangan. Kerja teman-teman media luar biasa dan itu tidak mudah. Oleh karena itu, mewakili pemerintah dan Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh media di tanah air,” katanya.
Mensesneg menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia informasi saat ini, yakni perubahan pola penyebaran berita yang sangat cepat, namun kerap mengabaikan aspek akurasi.
Ia membandingkan pola pemberitaan media arus utama yang lebih komprehensif dengan konten media sosial yang sering mengedepankan kecepatan dan sensasi.
“Kalau media mainstream durasi pemberitaannya bisa cukup panjang sehingga program atau kebijakan bisa tersampaikan lebih lengkap. Tapi di media sosial sering bermain pada kecepatan dan pemilihan judul clickbait supaya viral, yang sering kali antara judul dan isi tidak sinkron. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Karena itu, Mensesneg menekankan tanggung jawab bersama untuk memastikan ruang digital tidak dipenuhi hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian.
Pemerintah, kata dia, mendorong insan pers untuk tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, memperkuat demokrasi, serta konsisten mencerdaskan publik.
Prasetyo menambahkan, media di Indonesia saat ini terus berbenah dengan menyajikan pemberitaan yang faktual dan berbasis data.
“Media-media kita sedang berusaha keras ke arah sana, memberikan sajian pemberitaan yang betul-betul faktual di lapangan dan berbasis data,” tandasnya.***
Discussion about this post