Menkopolhukam Mahfud MD Sarankan Penegakan Hukum Kabasarnas di Pengadilan Militer, Ini Alasannya

Jakarta, Kabariku- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta agar perdebatan mengenai problem hukum terkait kasus penanganan tangkap tangan Kepala Basarnas Henri Alfiandi oleh KPK, dihentikan.

Hal itu diungkapkan mahfud MD dalam unggahan akun instagramnya @mohmahfudmd Sabtu (29/7/2023).

Terkait kasus Kabasarnas Henri Alfiandi tersebut Mahfud MD menyarankan empat hal, yaitu

Pertama, meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya, agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi.

“Kedua, mengapa harus meneruskan masalah pokok dan berhenti memperdekatkan prosedurnya? Sebab KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural, sedangkan di lain pihak TNI juga sudah menerima substansi masalahnya, yakni sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasar kompetensi peradilan militer.

Ketiga, lanjutnya, yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikordinasikan sebelumnya kepada TNI ini harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui Pengadilan Militer.

Menurut Mahfud, perdebatan tentang ini di ruang publik jangan sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur sehingga tak berujung ke Pengadilan Militer.

“Keempat, meskipun terkadang ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan tetapi biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas,” ujar Mahfud MD.

Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi sebagai tersangka suap usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait pengadaan barang dan jasa.

OTT KPK dilakukan di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi, Selasa (25/7/2023).

Selain Henri, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, salah satunya Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Dari operasi senyap tersebut, KPK menyita uang sejumlah Rp999,7 juta.***

Menurut Alexander Marwata, dari data yang diperoleh tim KPK diduga Henri melalui Afri mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021-2023 sekitar Rp88,3 miliar.***