KPK Tetapkan Satu Lagi Tersangka Baru Terkait Kasus Suap Pajak 2016-2017

JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Alfred Simanjuntak (AS) sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Penyidikan KPK, Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH., menyampaikan, Tersangka AS merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Agar proses penyidikan bisa segera diselesaikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka AS (Alfred Simanjuntak) untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 15 Januari 2022 di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Timur,” ujar Direktur Penyidikan KPK Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Senin, (27/12/2021).

Perkara ini bermula pada saat Tersangka AS melakukan pemeriksaan penghitungan perpajakan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk (PT BPI Tbk) tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (PT. JB) tahun pajak 2016 dan 2017.

“Selama proses pemeriksaan tersebut, diduga bahwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani memberikan arahan dan atensi khusus terhadap AS agar ketiga Wajib Pajak dimaksud dilakukan perhitungan pajak sesuai dengan keinginan dari Wajib Pajaknya,” ungkap Setyo.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan AS dan supervisor tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP Wawan Ridwan sebagai tersangka pada Kamis (11/11/2021) lalu.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Perkara ini merupakan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji.

“Sebagai bentuk kesepakatan, setiap Wajib Pajak diminta menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar proses perhitungan pajaknya yang dimodifikasi lebih rendah dari seharusnya,” jelas Setyo.

Penyerahan uang dari ketiga Wajib Pajak diterima oleh AS bersama Tim yang selanjutnya diserahkan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani, sebagai berikut:

• Sekitar Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15 Miliar diserahkan Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT GMP.
• Sekitar Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD. 500 ribu diserahkan oleh Veronika Lindawati (VL) sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp. 25 Miliar.
• Sekitar Juli-September 2019 sebesar total SGD. 3 juta diserahkan oleh Agus Susetyo (AS) sebagai perwakilan PT JB.

“Dari seluruh uang yang diduga telah diterima oleh AS bersama tim, AS diduga memperoleh sekitar sejumlah USD 625 ribu (625.000 dolar Singapura),” ucap Setyo.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka AS untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 s/d  15 Januari 2022 di Rutan Tahanan Polres Metro Jakarta Timur.

“KPK menyayangkan masih adanya Penyelenggara Negara yang ditugaskan untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara, namun justru mengingkari amanah dan tugas yang diembannnya dengan melakukan korupsi terhadap penerimaan negara itu sendiri,” ujar Setyo.

Korupsi terhadap penerimaan Negara,sesungguhnya telah mengkorupsi pembangunan nasional. Karena pundi-pundi penerimaan negara merupakan modal pembiayaan pembangunan melalui anggaran belanja nasional.

“KPK mengingatkan bahwa setiap Penyelenggara Negara memperoleh gaji dari uang rakyat, sehingga sudah seharusnya teguh amanah dalam melaksanakan tugas, penuh Integritas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan negara, kepentingan rakyat,” Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto menutup.***

*Sumber: Siaran Pers KPK /Biro Hubungan Masyarakat/KPK

Red/K.101