KABARIKU – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani surat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar mengenai tiga Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB), yakni Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.
Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang CDPOB, Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (4/12/2020).
Persetujuan Gubernur Jabar dengan DPRD Jabar tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja antara Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2020 lalu. Pada rapat tersebut, ada 13 daerah di Jawa Barat yang diusulkan menjadi daerah otonom baru (DOB). Namun kemudian diputuskan, untuk tahap I akan disetujui tiga daerah terlebih dahulu.
Sementara itu, pada November lalu, Forkodetada Jabar bertemu dengan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum untuk mengajukan sembilan wilayah DOB. Kesembilan DOB yang diusulkan tersebut adalah Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur.
Mengenai tiga calon DOB yang telah disetujui, Ridwan Kamil menjelaskan, dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.
Persyaratan dasar terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Jika kedua persyaratan tersebut telah dipenuhi, kata Kang Emil, maka ia dapat mengusulkan pembentukan daerah persiapan kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI.
“Atas usulan pemerintah daerah induk, terdapat tiga yang paling siap, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut Selatan, yang telah dilengkapi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi,” katanya.
Adapun Kabupaten Sukabumi Utara terdiri dari 21 kecamatan, dan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Cibadak. Sedangkan Kabupaten Garut Selatan terdiri dari 15 kecamatan, dan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Mekarmukti. Sementara Kabupaten Bogor Barat terdiri dari 14 kecamatan, dan lokasi ibu kota daerah berada di Kecamatan Cigudeg.
“Telah selesainya seluruh pembahasan terkait rencana usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan, maka tahapan selanjutnya Pemda Provinsi Jabar akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah di tiga lokasi daerah induk atau calon daerah persiapan,” ucapnya.
Ia menambahkan, atas usulan Pemda Provinsi Jabar, pemerintah pusat akan melakukan penilaian mengenai persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi di tiga daerah tersebut. Hasil penilaian akan disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI.
“Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, maka pemerintah akan membentuk tim independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan, yang terdiri atas tujuh parameter,” ucapnya.
Ketujuh parameter tersebut yakni geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
Terkait moratorium pemekaran yang hingga sekarang belum dicabut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Arif Hamid Rahman, SH, menyatakan, pembahasan pemekaran tahap 1 yang dilakukan DPRD dan Pemprov Jabar dilakukan karena ada arahan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, arahan tersebut mengindikasikan moratorium pemekaran akan segera dicabut.
“Sehingga ketika moratorium dicabut DOB Jabar tahap 1 sudah bisa dilaksanakan,” katanya. (Ref)
Discussion about this post