KABARIKU – “Maling kecil dipukuli, maling besar dilayani, demikianlah kira-kira. Oleh karenanya, orang-orang seperti Djoko Chandra memilih jadi maling besar.”
Hal itu diungkapkan Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Bintang Muda Indonesia (BMI) Eben Eser Ginting, SH, dalam pres rilisnya, Kamis (23/7/2020).
“Karena dengan ratusan miliar di tangan, ia dilayani dan dimuliakan oleh (sebagian) pejabat negara. Bisa bikin KTP, paspor dan keluar-masuk antar-negara, meski berstatus sebagai buron kejahatan,” ujarnya.
Eben Eser mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus tersebut beserta dugaan suap di balik kaburnya sang buron kasus Bank Bali itu.
“Melihat kehadirannya dan aktivitasnya di Indonesia pada saat beberapa waktu yang lalu, seperti di-backup oleh aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah, melihat realita semacam ini ada indikasi suap atau indikasi gratifikasi, harus segera ditindak, apalagi Djoko Chandra adalah buronan yang telah banyak merugikan negara” ucap Eben.
Eben menuturkan, pemerintah dengan kepanjangan tangannya seperti KPK, Kepolisan, serta Kejaksaan, harusnya bertindak langsung dan cepat supaya kasus ini terselesaikan dengan semestinya.
Akan tetapi, menurut Eben, penanganan pemerintah atas kasus tersebut terkesan kurang serius dan lambat.
“Apabila dalam kaburnya Djoko Chandra, indikasi suap atau indikasi gratifikasi terbukti, KPK harus menindak sebagaimana pasal 11 (UU KPK) dan KPK serta aparat hukum lain harus saling kerjasama dengan cepat biar kasus ini bisa diadili semestinya,” kata Eben. (Has)
Discussion about this post