Jakarta, Kabariku – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Ekonom InFast Bestari, Gede Sandra, menilai pergantian kepemimpinan di bank sentral dapat membuka ruang bagi arah kebijakan moneter yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Gede Sandra mengatakan, pergantian Gubernur BI diharapkan menjadi titik awal koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan otoritas moneter guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Pengunduran diri Perry Warjiyo merupakan sinyal positif bahwa perubahan haluan ekonomi fiskal pemerintahan Prabowo akan ditopang oleh koordinasi yang semakin baik dengan otoritas moneter,” ujar Gede, dalam keterangannya dikutip Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, Gubernur Bank Indonesia yang baru diharapkan tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
Ia menilai kebijakan moneter yang terlalu berorientasi pada stabilitas harga tanpa diimbangi upaya mendorong ekspansi ekonomi berpotensi menghambat pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama perekonomian.
Penyusutan Kelas Menengah Jadi Sorotan
Gede mengaitkan periode kepemimpinan Perry Warjiyo sejak 2018 hingga 2026 dengan tren menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan data yang dikutipnya, proporsi kelas menengah turun dari sekitar 23 persen populasi pada 2018 menjadi sekitar 17 persen saat ini.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena keberadaan kelas menengah yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia membandingkan komposisi kelas menengah Indonesia dengan sejumlah negara lain yang memiliki porsi lebih besar, seperti Thailand sekitar 40 persen, Vietnam 30 persen, Brasil 28 persen, India 20 persen, dan Amerika Serikat 43 persen.
Sementara di kawasan Asia Timur, negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi juga memiliki proporsi kelas menengah yang lebih besar, antara lain China sekitar 50 persen, Jepang 55 persen, Korea Selatan 61 persen, serta Taiwan 31 persen.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya ditopang oleh kelas menengah yang kuat. Dibandingkan negara-negara tersebut, proporsi kelas menengah Indonesia masih tergolong kecil,” katanya.
Independensi BI Dinilai Tetap Kuat
Menanggapi kekhawatiran sebagian kalangan mengenai potensi berkurangnya independensi Bank Indonesia pasca pergantian pimpinan, Gede menilai pasar tidak perlu bereaksi berlebihan.
Ia mengacu pada CBIE Index yang mengukur tingkat independensi bank sentral di 155 negara. Berdasarkan data tahun 2023, skor independensi Bank Indonesia mencapai 0,758 pada skala 0 hingga 1, di mana semakin tinggi skor menunjukkan tingkat independensi yang semakin kuat.
Menurutnya, angka tersebut masih berada di atas sejumlah bank sentral negara lain, seperti Federal Reserve Amerika Serikat (0,614), Bank of Thailand (0,435), bank sentral Vietnam (0,301), Reserve Bank of India (0,595), People’s Bank of China (0,659), Bank of Japan (0,366), Bank of Korea (0,679), dan bank sentral Taiwan (0,454).
Dengan kondisi tersebut, Gede menilai kekhawatiran bahwa pergantian Gubernur BI akan mengganggu independensi bank sentral maupun memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak memiliki dasar yang kuat.
“Persoalan independensi bank sentral tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi maupun besarnya kelas menengah suatu negara. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan moneter mampu bersinergi dengan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.*
Discussion about this post