Jakarta, Kabariku – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pulau Jawa. Penindakan ini dinilai sebagai langkah tegas untuk menjaga kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa tindakan suspend tersebut merupakan respons yang tepat atas berbagai temuan pelanggaran standar operasional, seperti belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta persoalan manajemen dan kualitas layanan.
“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujar Rifai di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, langkah ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar implementasi program MBG benar-benar berkualitas dan tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya mencegah kasus keracunan makanan, keterlambatan distribusi, hingga penyajian makanan yang tidak layak konsumsi.
Lebih lanjut, PP STN juga menyoroti pentingnya keterlibatan petani dan kelembagaan ekonomi desa dalam rantai pasok bahan baku program MBG.
Rifai menegaskan bahwa SPPG harus memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani lokal, kelompok tani, koperasi, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Keterlibatan langsung petani dan koperasi desa dalam rantai pasok bahan pangan MBG adalah inti dari semangat ekonomi kerakyatan. Ini akan meningkatkan produktivitas, pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi desa,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Melalui optimalisasi peran SPPG sebagai pasar bagi produk pertanian lokal, program MBG diyakini tidak hanya mengatasi persoalan gizi, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani dan nelayan.
Dalam pernyataannya, PP STN juga mendorong BGN, pemerintah daerah, serta pengelola SPPG untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan, antara lain :
Segera memastikan seluruh SPPG yang disuspend memperbaiki kekurangan (SLHS, IPAL, pengawas gizi, dan manajemen operasional);
Menerapkan mekanisme pengadaan bahan baku yang transparan dan memprioritaskan petani lokal serta Koperasi Desa Merah Putih; dan
Melibatkan organisasi tani seperti STN dalam pengawasan dan pendampingan rantai pasok untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan.
“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh, di mana anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi berkualitas, sekaligus petani dan masyarakat desa merasakan peningkatan pendapatan. Ini adalah wujud nyata gotong royong membangun Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera,” pungkas Rifai.*
Discussion about this post