Jakarta, Kabariku – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas kritik dan masukan yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri kepala negara.
Seskab Teddy mengapresiasi pandangan Dino yang dinilainya disampaikan secara cermat dan terstruktur.
“Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat,” ujar Seskab Teddy, dikutip Selasa (2/6/2026),
Namun demikian, Seskab merasa perlu meluruskan sejumlah hal yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait pembiayaan dan jumlah rombongan dalam kunjungan luar negeri Presiden.
Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo telah berkomitmen menanggung sendiri seluruh biaya yang melebihi alokasi anggaran resmi negara.
“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” tegasnya.
Jumlah Rombongan Dipangkas Lebih dari Separuh
Selain persoalan biaya, Seskab Teddy juga menyoroti isu mengenai besarnya delegasi yang menyertai Presiden dalam lawatan luar negeri.
Ia menyebut jumlah rombongan pada era pemerintahan Prabowo telah dikurangi secara signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Seskab menjelaskan, jika pada periode terdahulu satu kunjungan luar negeri dapat melibatkan lebih dari 120 orang, saat ini jumlah tersebut dibatasi hanya sekitar 50 hingga 60 orang.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, sekarang antara 50 sampai 60 orang maksimal,” kata Teddy.
Ia menambahkan pengurangan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi yang telah diterapkan dalam berbagai agenda kenegaraan Presiden.
Sorotan Dino Soal Intensitas Lawatan Presiden
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sejak menjabat. Sorotan itu mencuat setelah kunjungan Presiden ke Prancis pada akhir Mei 2026, yang dinilai publik cukup dekat dengan kunjungan sebelumnya ke negara yang sama pada Januari dan April 2026.
Dalam video yang diunggah melalui Instagram @dinopattidjalal pada Sabtu (30/5), Dino mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangannya mengenai diplomasi Indonesia.
Menurut perhitungannya, Presiden Prabowo menjadi salah satu Kepala Negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri sejak dilantik.
“Dalam perhitungan kami, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri,” ujar Dino.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan persepsi publik yang menilai intensitas perjalanan tersebut berada di luar kebiasaan pemimpin negara pada umumnya.
Usul Diplomasi Virtual untuk Hemat Anggaran
Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri Presiden.
Menurutnya, biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti tim pendahulu, pesawat, hotel, konsumsi, logistik, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
“Satu perjalanan luar negeri bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar rupiah,” katanya.
Karena itu, ia menyarankan Presiden lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference atau sambungan telepon untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia.
Menurut Dino, substansi pembahasan dalam pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara agenda lainnya lebih banyak bersifat seremonial.
Dorong Diplomasi Lebih Efisien dan Transparan
Selain mengurangi frekuensi lawatan bilateral, Dino mengusulkan agar Presiden memaksimalkan forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20 Summit, ASEAN, maupun World Economic Forum untuk melakukan banyak pertemuan sekaligus.
Ia juga meminta agar agenda kunjungan luar negeri Presiden diumumkan lebih awal guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
Selain itu, Dino menyarankan sebagian misi diplomatik yang bersifat teknis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono guna menekan biaya perjalanan negara.
Menurut Dino, seluruh masukan yang disampaikannya merupakan refleksi aspirasi masyarakat yang menginginkan penggunaan anggaran negara dilakukan secara lebih efisien.*
Discussion about this post