Bung Fei: Isu Anggaran Desa Jabar 2026 Harus Dibahas Komprehensif, Bukan Polemik

Garut, Kabariku – Pimpinan Kota Garut PPRGB (Pemuda Pemudi Rakyat Garoet Bersatu), Feri Nurdiansyah atau Bung Fei, menilai perbedaan pandangan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan mantan Bupati Garut Rudy Gunawan terkait anggaran desa dalam APBD Jawa Barat 2026 seharusnya tidak berkembang menjadi perdebatan terbuka.

Menurutnya, sebagai tokoh publik yang memiliki latar belakang politik yang sama, keduanya dapat membahas persoalan tersebut secara komprehensif tanpa saling melontarkan kritik di ruang publik.

“Seharusnya tidak terjadi jika saja kedua pihak tidak reaktif, apalagi sama-sama kader partai Gerindra. Kedua pihak bisa mendiskusikan hal ini secara komprehensif, bukan saling menyerang,” cetus Bung Fei. Senin (6/4/2026).

Ia menekankan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan desa pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah desa, meskipun memiliki keterbatasan anggaran.

Karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas infrastruktur desa.

“Jadi rentang kewenangan provinsi terbatas untuk jalan desa, bentuk dukungan provinsi terbatas pada bantuan anggaran,” ucapnya.

Sementara itu, kata Bung Fei, provinsi memiliki tanggung jawab utama pada pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi serta memberikan dukungan maksimal pada jalan kabupaten.

Ia juga mengingatkan bahwa jika alokasi anggaran desa dinilai besar namun kondisi jalan masih banyak yang rusak, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap tata kelola dan distribusi anggaran di tingkat provinsi.

“Kebijakan ini seharusnya pada manajemen anggaran, bukan serangan terhadap pemerintah kabupaten atau desa. Yang perlu di evalusi adalah pemerintahan provinsi sendiri, karena alokasi dan hal teknis pengurusannya di provinsi,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa kebijakan dalam draf APBD 2026 bukanlah pemangkasan anggaran desa, melainkan perubahan skema pengelolaan dengan menitikberatkan pada prioritas pembangunan infrastruktur.

KDM menyebutkan bahwa anggaran desa justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan disebut mencapai dua kali lipat. Namun, penggunaannya kini difokuskan pada penyelesaian infrastruktur yang paling mendesak.

“Ini bukan pengurangan, tetapi penataan ulang agar lebih tepat sasaran,” ujar KDM.

Pernyataan tersebut berbeda dengan pandangan mantan Bupati Garut Rudy Gunawan yang menyoroti adanya penurunan signifikan bantuan keuangan desa, khususnya pada sektor infrastruktur.

Rudy menyebut bantuan keuangan provinsi untuk desa yang sebelumnya mencapai Rp130 juta per desa kini hanya sekitar Rp40 juta. Secara total, alokasi anggaran disebut turun dari Rp55 miliar menjadi Rp15 miliar.

“Dulu ada bantuan keuangan desa untuk infrastruktur Rp130 juta, sekarang hanya Rp40 juta. Totalnya turun dari Rp55 miliar menjadi Rp15 miliar,” kata Rudy.

Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan jalan desa yang dinilai tidak terlihat dalam struktur APBD terbaru.

Menanggapi hal itu, Bung Fei menilai kritik yang disampaikan Rudy seharusnya disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang bias di masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa Rudy memiliki tanggung jawab atas kondisi infrastruktur desa selama menjabat sebagai bupati.

Bung Fei berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membuka ruang dialog dengan pemerintah kabupaten untuk menyerap aspirasi secara menyeluruh, tanpa merespons kritik secara reaktif.

“Berikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bekerja, dan kritik harus disampaikan secara konstruktif demi perbaikan bersama,” pungkasnya.*

Baca juga :