Jakarta, Kabariku— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka arah kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
Usai pemeriksaan selama empat jam, KPK menegaskan bahwa proses kasus hukum tersebut, kini masuk tahap krusial penghitungan kerugian negara yang hampir tuntas.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, Yaqut hadir memenuhi panggilan penyidik secara kooperatif dan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses audit.
“Untuk hari ini, Saudara YCQ telah hadir memenuhi panggilan penyidik secara kooperatif dan memberikan keterangan yang diminta oleh auditor BPK. Hal ini tentu menjadi hal positif bagi progres penyidikan perkara ini,” ujar Budi saat dimintai keterangan, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (30/1/2026).
Tak hanya Yaqut. KPK memastikan pemeriksaan terhadap para biro perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) juga sebagian besar telah dilakukan.
Proses in, kata Budi, dilakukan secara paralel antara penyidik KPK dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yang mengejutkan, audit penghitungan kerugian negara tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Penyidik KPK dan auditor BPK bahkan turun langsung ke Arab Saudi untuk mengecek ketersediaan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Ketika penyidik melakukan pemeriksaan di Arab Saudi, auditor BPK juga turut serta untuk secara langsung mengecek fasilitas-fasilitas penyelenggaraan ibadah haji di sana,” kata Budi.
Langkah ini menguatkan dugaan bahwa nilai kerugian negara dalam kasus ini tidak kecil dan membutuhkan verifikasi lintas negara.
KPK menegaskan, hasil akhir penghitungan kerugian negara menjadi kunci. Setelah laporan resmi BPK diterima, berkas perkara akan dilengkapi dan proses hukum naik ke tahap berikutnya.
“Progres berikutnya dapat berupa penahanan, kemudian pelimpahan perkara dari penyidikan ke penuntutan, hingga berproses di persidangan,” tegas Budi.
KPK juga memastikan, seluruh fakta perkara akan dibuka secara terang di meja hijau.
“Di persidangan nanti, seluruh fakta akan terbuka, mulai dari dakwaan, fakta persidangan, hingga keterangan saksi yang dihadirkan atas permintaan majelis hakim. Masyarakat pun dapat mengakses seluruh informasi tersebut secara terbuka,” pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mencuat setelah ditemukan pembagian kuota tambahan yang menyimpang dari aturan, di mana kuota yang seharusnya mayoritas untuk haji reguler justru diduga dibagi rata dengan haji khusus.
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post