Swiss, Kabariku – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong perdamaian Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang bertugas mengawal stabilisasi serta rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono usai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Jumat (23/1/2026).
Menlu Sugiono menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam rangkaian pertemuan internasional tersebut adalah penandatanganan Charter Board of Peace, yang menandai keikutsertaan resmi Indonesia dalam badan perdamaian internasional itu.
“Penandatanganan Charter Board of Peace merupakan bagian dari proses panjang dialog dan pertemuan antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim, dalam rangka menyelesaikan konflik dan rehabilitasi pascakonflik di Palestina, khususnya Gaza,” jelas Menlu.
Badan Internasional untuk Stabilisasi dan Rehabilitasi Gaza
Menurut Menlu, Board of Peace kini resmi menjadi badan internasional yang memiliki mandat untuk memantau administrasi pemerintahan, stabilisasi keamanan, serta upaya rehabilitasi di Gaza dan Palestina secara lebih luas.
Ia menyebutkan, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama komunitas internasional untuk menghadirkan langkah konkret menuju perdamaian permanen di Gaza.
Proses tersebut mencapai puncaknya dalam pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace oleh negara-negara peserta.
Indonesia Konsisten Dukung Perdamaian Palestina
Menlu menegaskan, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace didasarkan pada sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, terutama bagi Palestina.
“Sejak awal Indonesia adalah negara yang peduli pada perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya situasi di Palestina. Karena Board of Peace merupakan bagian dari upaya mencapai perdamaian tersebut, maka Indonesia harus berada di dalamnya,” tegasnya.
Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo disebut telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum memutuskan Indonesia menjadi anggota BoP.
Keputusan Indonesia juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan, sejumlah negara telah sepakat bergabung bersama Indonesia dalam Board of Peace.
Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, seluruh negara tersebut bersepakat untuk bergabung bersama Board of Peace,” ungkap Menlu.
Dorong Solusi Dua Negara dan Kemerdekaan Palestina
Menlu meyakini keberadaan Board of Peace merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.
Kehadiran negara-negara anggota diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan langkah BoP tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina serta terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).
“Board of Peace harus memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Badan ini bukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk ikut bergabung,” pungkas Menlu.***
Discussion about this post