Garut, Kabariku – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyampaikan bahwa DPRD memahami keresahan para sopir truk dan pekerja tambang pasir akibat penutupan sementara sejumlah lokasi tambang di wilayah Garut. Ia menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara hati-hati dengan tetap memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Aris menegaskan bahwa DPRD Garut akan berperan sebagai fasilitator antara para pekerja tambang, pemerintah daerah, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan dalam perizinan pertambangan. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para kru angkutan pasir harus ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar tidak merugikan masyarakat kecil.
Ia juga mendorong agar proses pemenuhan persyaratan perizinan bagi tambang pasir yang ditutup sementara dapat dipercepat, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, aktivitas pertambangan bisa kembali berjalan dan roda ekonomi masyarakat terdampak dapat pulih.
Selain itu, Aris mengimbau para sopir dan pekerja tambang untuk tetap menjaga kondusivitas serta mengikuti mekanisme yang ada. DPRD, kata dia, berkomitmen mengawal hasil audiensi tersebut agar menghasilkan solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Garut.
Discussion about this post