Bamsoet Nilai Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Jadi Awal Babak Baru Pembangunan Nasional

Jakarta, Kabariku – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menandai babak baru dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah bergerak cepat melaksanakan program-program prioritas rakyat, meski sejumlah tantangan besar masih menunggu penyelesaian di lapangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen (yoy). Angka ini menandakan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat di tengah tekanan global. Pemerintah juga menyalurkan paket stimulus senilai Rp 30 triliun pada Oktober 2025 untuk menopang konsumsi rumah tangga dan memperluas program magang berbayar bagi 100 ribu lulusan muda.

“Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beliau bekerja cepat dan fokus pada agenda fundamental, yakni memperkuat ketahanan pangan, mendorong hilirisasi sumber daya alam, menjaga daya beli rakyat, dan memperkuat pertahanan negara,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah monumental dalam membangun generasi unggul yang dilaksanakan Presiden Prabowo. Pemerintah mengalokasikan Rp 171 triliun pada tahun 2025 untuk memberikan asupan gizi bagi puluhan juta pelajar di seluruh Indonesia.

Agar program MBG bisa berjalan lebih maksimal, kedepan perlu dilakukan perbaikan di lapangan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur dapur hingga pengawasan kualitas makanan di beberapa daerah.

“Tujuan program ini luar biasa. Karenanya, manajemen pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan. Kita harus pastikan semua anak mendapatkan makanan sehat, bukan asal kenyang, pemerintah perlu memperkuat pengawasan kualitas pangan dan infrastruktur dapur di daerah,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, di sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang memberikan ruang penghapusan kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Kebijakan ini dianggap mampu memberi napas baru bagi pelaku usaha kecil agar kembali produktif dan mendapat akses pembiayaan baru.

Di sisi pertahanan, Presiden Prabowo mempercepat modernisasi militer dengan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, termasuk rencana pengadaan 42 pesawat tempur J-10C dari Tiongkok. Keputusan tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian pertahanan dan memperluas kerja sama internasional.

“Pemerintahan Prabowo juga berhasil menunjukkan arah baru kebijakan luar negeri yang lebih berani dan berbasis kepentingan nasional. Indonesia kini lebih aktif dalam kerja sama pertahanan regional dan membuka kembali perdagangan karbon internasional yang akan menarik investasi hijau dan memperkuat posisi Indonesia dalam isu perubahan iklim global,” ucapnya.

Dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya ini menyampaikan harapan agar tahun kedua pemerintahan Prabowo menjadi momentum penyempurnaan dan konsolidasi kebijakan nasional. Fokus ke depan harus diarahkan pada penguatan kualitas pelaksanaan program, peningkatan transparansi, serta penguatan daya saing ekonomi rakyat.

“Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo sudah memulai dengan langkah besar. Tugas kita semua sekarang adalah memastikan langkah besar itu berjalan di rel yang benar, adil, dan berkelanjutan, dengan kerja keras bersama, Indonesia punya peluang besar melangkah menuju era baru kesejahteraan dan kemandirian nasional,” katanya.