Imbas Ribuan Anak Keracunan, Prabowo Instruksikan Perbaikan Menyeluruh Program MBG

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah cepat dan menyeluruh untuk memastikan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan di sejumlah daerah. Keselamatan anak ditegaskan sebagai prioritas utama dalam evaluasi dan perbaikan program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap kasus ini.

“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers dikutip NU Online Senin (29/9/2025) melalui Youtube Kementerian Kesehatan.

Pemerintah menetapkan sejumlah langkah perbaikan untuk memperkuat tata kelola MBG. Pertama, penutupan sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.

Kedua, evaluasi disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, termasuk yang tidak terdampak kasus keracunan.

Ketiga, perbaikan sanitasi, terutama kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini akan diawasi secara nasional.

Keempat, penguatan koordinasi lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait agar perbaikan berlangsung menyeluruh.

Kelima, penerapan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional seluruh SPPG.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulhas.

Keenam, optimalisasi peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pemantauan rutin di lapangan.

Zulkifli Hasan menegaskan seluruh langkah akan dilakukan secara transparan agar masyarakat percaya makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menekankan percepatan penerapan SLHS di seluruh dapur MBG. Menurutnya, sertifikasi ini penting untuk menjamin standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, dan proses pengolahan makanan.

“Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Budi menyebut percepatan sertifikasi ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Rapat koordinasi lanjutan terkait evaluasi program dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BGN, serta pihak terkait lainnya.***