Hilirisasi Nilam untuk Perluas Lapangan Kerja Didorong Kementerian UMKM

Deputi Bidang Usaha Kecil, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana, mengatakan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas nilam dapat meningkatkan nilai tambah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

“Hilirisasi bukan sekadar proses industri, melainkan strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing” ucap Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat membuka rangkaian kegiatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Bagi Usaha Skala Kecil Komoditas Atsiri dan Business Matching Pembiayaan & Investasi UMKM Atsiri Program Bisnis Layak Funding (BISLAF) secara virtual di Kota Manado.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian pada 2025, Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak atsiri dunia, khususnya nilam. Minyak nilam menjadi komoditas utama yang menyumbang sekitar 54% dari ekspor minyak atsiri Indonesia dengan nilai 141,32 juta dolar AS atau Rp 2,32 triliun. Sektor ini menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta petani kecil.

Sedangkan menurut data Kementerian Pertanian pada 2024, ekspor nilam juga menunjukkan tren positif dari tahun 2019 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun 2027 dengan rata-rata pertumbuhan positif 0,88% per tahun.

“Tren back to nature serta meningkatnya permintaan industri berbasis bahan alami mendorong pertumbuhan kebutuhan global,” kata Temmy.

Temmy menambahkan, wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan hampir seluruh wilayah Sulawesi menjadi sentra produksi nilam. Namun sayangnya sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah.

”Karena itu, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha UMKM,” kata Temmy.

Menurut Temmy, hilirisasi perlu ditopang oleh riset serta inovasi dan pembiayaan yang tepat. Proses ini harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, Deputi Bidang Usaha Kecil sedang mengembangkan inisiasi program untuk mendukung hilirisasi usaha skala kecil, di antaranya Help Me Grow dan pembangunan platform layanan asistensi digital. Platform ini akan memfasilitasi bimbingan teknis dan manajerial produksi bagi usaha skala kecil.

Temmy menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan untuk mendorong terwujudnya hilirisasi, khususnya bagi pengusaha skala kecil. Data per Mei 2025 mencatat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru mencapai Rp1.503 triliun atau sekitar 18,5% dari total kredit perbankan. Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan rasio kredit UMKM dapat meningkat hingga 30%.

“Lewat penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi UMKM mengakses pembiayaan. Kebijakan ini memberikan dorongan positif bagi sektor strategis, termasuk minyak atsiri, yang pada pendataan awal tercatat membutuhkan pembiayaan sebesar Rp22,5 miliar untuk peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi,”kata Temmy.

Melalui Workshop dan Business Matching Pembiayaan Program BISLAF (Bisnis Layak Funding), para pengusaha UMKM diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan yang tepat dari empat lembaga keuangan yang hadir, yaitu BRI, BSI, BNI, dan Bank SulutGo.

Kegiatan ini dirancang secara komprehensif, mulai dari pengenalan produk pembiayaan, pendampingan penyusunan proposal bisnis (pitch deck), hingga sesi business matching one-on-one dengan lembaga keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat disepakati langkah-langkah konkret bersama untuk mempercepat hilirisasi Atsiri, pemanfaatan teknologi produksi, serta akses pembiayaan yang tepat dalam mendukung proses dan manajemen produksi.***