Jakarta, Kabariku – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan resmi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang tengah berlangsung antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Usai pertemuan, Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan mencakup keseluruhan rancangan APBN. Ia menegaskan angka-angka yang ada masih bersifat sementara dan berpotensi berubah karena belum diputuskan bersama DPR.
“Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR. Soal perubahan anggaran sangat mungkin terjadi, tapi belum bisa dijelaskan lebih detail karena masih dalam tahap pembahasan,” ujar Purbaya.
Dana Rp200 Triliun Masuk Sistem Perbankan
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu mengungkapkan rencana pemerintah untuk menarik dana Rp200 triliun dari kas negara yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) dan mengalirkannya ke sistem perbankan.
Tujuannya, agar dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit untuk mendorong aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Purbaya, skema ini mirip dengan mekanisme deposito. Jika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan dana, penarikan dapat dilakukan kembali.
“Penyaluran nanti diserahkan kepada perbankan. Namun kita minta agar dana ini tidak lagi dibelikan SUN (Surat Utang Negara) dan tidak kembali diserap Bank Indonesia. Jadi benar-benar berputar di sistem perekonomian, sehingga ekonomi bisa jalan,” jelasnya.
Pelajaran dari Krisis dan Pandemi
Purbaya menegaskan langkah ini berangkat dari pelajaran krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020. Dimana kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat hanya akan membuat likuiditas kering, sehingga melemahkan kinerja sektor riil.
Sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Senin (8/9/2025), Purbaya melaporkan bahwa kas pemerintah saat ini mencapai Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun segera dialirkan ke perbankan.
“Kalau itu masuk ke sistem, saya sudah minta ke bank sentral agar jangan diserap kembali. Kami dari sisi fiskal menjalankan sedikit, sementara moneter juga akan mendukung. Artinya, ekonomi bisa hidup lagi,” tegas Purbaya.
Meski demikian, ia mengakui penyaluran dana besar ini berarti pemerintah tidak bisa sekaligus menggunakannya untuk belanja program.
Namun, sektor swasta diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau sektor swasta bisa bergerak, maka ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh lebih cepat,” pungkasnya.***
Discussion about this post