Polisi Superpower: Brutalitas Berulang, Presiden Harus Distribusikan Berbagai Fungsi Polri Sekarang!

Jakarta, Kabariku – Aparat kepolisian kembali menunjukkan brutalitas yang mengerikan dan berulang. Pada 28 Agustus seorang pengemudi ojek daring (ojol) dilindas oleh kendaraan taktis aparat saat demonstrasi.

Insiden ini menambah deretan tragedi serius lainnya dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135+ orang, hingga penembakan dan represi terhadap masyarakat sipil, dari mulai kasus-kasus penembakan, penyiksaan, dan pelanggaran proses peradilan yang terus bermunculan.

Hal ini menunjukkan adanya kegagalan struktural dan budaya di tubuh kepolisian yang terlampau akut.

Brutalitas yang berulang telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan penegakan hukum, menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai respons terhadap aksi sipil, serta menjadi bentuk pembungkaman ruang demokrasi.

Maka dari itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menuntut reformasi total yang tegas, bukan sekadar retorika.

Reformasi harus menyentuh struktur, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Secara spesifik, kami menuntut perubahan struktural berikut:

Pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Badan Pemelihara Keamanan (Korps Sabhara) dan fungsi pelayanan publik lainnya ditempatkan dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan kementerian terkait karena fungsi pengamanan sipil, pengaturan ketertiban dan pelayanan dalam negeri lebih tepat dikoordinasikan oleh otoritas sipil yang menangani urusan pemerintahan daerah dan ketertiban publik;

Fungsi lalu lintas, tidak terkecuali administrasi di dalamnya seperti registrasi dan identifikasi kendaraan (regiden) dan izin mengemudi ditempatkan ke dalam struktur pemerintahan sipil yang memiliki fungsi reguler terkait yakni dibawah Kementerian Perhubungan;

Pemindahan fungsi ini ke bawah Kemendagri, Kemenhub, dan kementerian terkait diharapkan dapat mengurangi kecenderungan militerisasi aparat dalam pelaksanaan tugas sipil.

Sebagai langkah konkret, kami menuntut perubahan terkait struktur organisasi kepolisian serta penegasan batas tugas antara pengamanan sipil dan tugas kepolisian umum.

Kedua, Penyidik dalam fungsi peradilan pidana harus dikonsolidasikan di bawah penegakan hukum yang independen, fragmentasi fungsi penyidikan yang sering bercampur dengan fungsi operasional dan penindakan melemahkan transparansi dan mendorong konflik kepentingan.

Oleh karena itu kami menuntut restrukturisasi internal yang menempatkan seluruh fungsi penyidikan secara jelas di bawah penegakan hukum yang independen perlu hadir mekanisme pengawasan independen guna memastikan investigasi yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

Semua tindakan penyidik apapun itu harus menjadi objek uji judicial scrutiny, hal tersebut harus masuk dalam revisi KUHAP dengan adanya hakim komisaris, dan setiap tindakan penyidik dalam upaya paksa harus terlebih dahulu mendapatkan izin hakim.

Ketiga, bukan hanya kali ini saja Korps Brigade Mobile (Brimob) Polri terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan terhadap warga sipil.

Hal tersebut terus terjadi akibat dari kesalahkaprahan dalam membedakan tugas dan fungsi pemolisian sipil modern dengan tugas dan fungsi institusi militer.

Brimob yang menyerupai instrumen perang dari segi teknik, perlengkapan, hingga taktik tidak semestinya dihadap-hadapkan dengan warga sipil dalam konteks penanganan aksi massa.

Oleh karena itu, kami menuntut evalusi dan peninjauan menyeluruh terhadap fungsi dan institusi Brimob agar relevansi dan urgensinya dapat diperjelas dalam konteks negara hukum dan demokrasi.

Kami menuntut Presiden Republik Indonesia segera membenahi institusi Polri dengan melakukan reformasi total, dengan paling tidak adanya laporan tahunan terbuka termasuk juga terbukanya penggunaan anggaran Polri setiap tahunnya.

Presiden harus segera lakukan perubahan struktural sekarang juga!

“Tegakkan supremasi sipil, Polisi harus dirombak, namun militer harus tetap kembali ke barak!”

Hormat kami,

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
2. Indonesia Corruption Watch (ICW);
3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia;
4. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS);
5. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR);
6. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI);
7. Kurawal Foundation;
8. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan;
9. LBH Jakarta;
10. LBH Pers;
11. Wahana Lingkuhan Hidup Indonesia (WALHI);
12. Trend Asia;
13. WeSpeakUp.org;
14. LBH Masyarakat;
15. PILNET Indonesia;
16. Greenpeace Indonesia;
17. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN);
18. IM57+ Institute; dan
19. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).***

Jakarta, 30 Agustus 2025