Jakarta, Kabariku – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan besaran terbaru uang lembur dan uang makan lembur bagi aparatur sipil negara (ASN) serta tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga tenaga non-ASN seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Namun perlu dicatat, tenaga non-ASN yang dimaksud tidak termasuk yang dikontrak oleh pihak ketiga atau penyedia tenaga alih daya (outsourcing).
Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa Standar Biaya Masukan merupakan acuan harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun komponen biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Uang lembur diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang. Sementara itu, uang makan lembur diberikan apabila pegawai bekerja lembur minimal selama dua jam berturut-turut, dan hanya diberikan satu kali dalam satu hari.
Berikut rincian besaran uang lembur dan uang makan lembur tahun anggaran 2026:
1. ASN (PNS dan PPPK)
Uang Lembur per Jam:
- Golongan I: Rp18.000
- Golongan II: Rp24.000
- Golongan III: Rp30.000
- Golongan IV: Rp36.000
Uang Makan Lembur per Hari:
- Golongan I dan II: Rp35.000
- Golongan III: Rp37.000
- Golongan IV: Rp41.000
2. Non-ASN
Uang Lembur per Jam:
- Honorer: Rp20.000
- Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti: Rp13.000
Uang Makan Lembur per Hari:
- Honorer: Rp31.000
- Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti: Rp30.000
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pegawai yang menjalankan tugas lembur di luar jam kerja resmi.***
Discussion about this post