Jakarta, Kabariku – Organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas yang menjadi domain aparat penegak hukum. Penegasan ini disampaikan oleh Plh. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Aang Witarsa Rofik, pada Sabtu (24/5).
“Ormas tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” tegas Aang.
Adapun tindakan yang termasuk dalam wewenang aparat penegak hukum, dan yang tidak boleh dilakukan oleh ormas, enam di antaranya:
- Penyelidikan
- Penangkapan
- Penyitaan
- Penyegelan
- Pemaksaan
- Penggeledahan
Aang menekankan bahwa seluruh tugas tersebut hanya dapat dijalankan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, ormas tidak dibenarkan mengambil alih atau menggantikan peran lembaga-lembaga tersebut dalam bentuk apa pun.
Penegasan ini sekaligus menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi ormas yang terbukti melanggar aturan. Kemendagri mendorong kepala daerah untuk tidak ragu dalam mengambil langkah hukum terhadap ormas yang bertindak di luar kewenangannya.
Pemda juga diimbau untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap ormas di wilayah masing-masing, agar aktivitas mereka tetap berada dalam koridor hukum.
Selain itu, Kemendagri mengingatkan seluruh ormas di Indonesia agar menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Ormas diminta untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum atau menggantikan peran aparat penegak hukum.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas, dapat menjadi mitra strategis pemerintah—bukan dengan mengambil alih tugas penegakan hukum, tetapi melalui kegiatan yang edukatif, partisipatif, dan konstruktif,” pungkas Aang.***
Discussion about this post