Jakarta, Kabariku – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 mengguncang Bengkulu pada Jumat dini hari, 23 Mei 2025, sekitar pukul 02.52 WIB. Guncangan kuat yang berpusat di 43 kilometer barat daya Bengkulu dengan kedalaman hanya 10 kilometer ini menyebabkan kerusakan luas di berbagai wilayah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Jumat siang, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat gempa tersebut. Namun, kerusakan material cukup signifikan, dengan total 140 rumah dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat.
Rincian kerusakan antara lain:
• 50 rumah rusak di Kota Bengkulu.
• 2 rumah dan 1 PAUD terdampak di Bengkulu Tengah.
• 8 rumah roboh di Kelurahan Betungan.
• Kerusakan juga menimpa dua sekolah, satu masjid, satu kantor camat, dan satu balai pertemuan.
Getaran yang kuat memicu kepanikan warga. Banyak yang berhamburan keluar rumah, bahkan beberapa melaporkan mendengar suara menyerupai ledakan sesaat sebelum gempa mengguncang.
Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan semua pihak terkait untuk melakukan langkah cepat dalam penanganan dampak gempa. Arahan tersebut disambut cepat oleh BNPB yang meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menetapkan status tanggap darurat sebagai syarat administratif penting agar bantuan pusat dapat disalurkan secara maksimal.
“Status ini merupakan bentuk akuntabilitas. Pemerintah pusat hanya bisa mengerahkan sumber daya secara penuh setelah daerah menetapkan status tanggap darurat,” ujar Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, dalam konferensi pers di Jakarta.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, juga mengimbau masyarakat yang terdampak untuk dievakuasi ke tempat aman. Ia menegaskan bahwa Mess Pemda dapat digunakan sebagai lokasi penampungan sementara bagi warga yang rumahnya rusak.
“Mess Pemda bisa dijadikan tempat penampungan pengungsi sementara,” ujarnya.
Abdul Muhari menambahkan bahwa pendataan kerusakan masih bersifat dinamis. Ia menegaskan pentingnya percepatan pelaporan dari warga guna mendukung distribusi bantuan yang tepat sasaran.
Warga diminta melaporkan kondisi rumah mereka melalui jalur resmi, seperti BPBD, aparat desa, atau babinsa setempat.
“Semakin cepat data dikumpulkan, semakin cepat pula dukungan diberikan. Ini sesuai arahan Presiden agar respons dilakukan secara tepat dan terukur,” katanya.
Pemerintah saat ini fokus pada pendataan, evakuasi, dan penyaluran bantuan darurat bagi warga terdampak sambil terus memantau perkembangan di lapangan.***
Discussion about this post