SIAGA 98 Sebut Komentar Negatif Mantan Insan KPK Terkait Pemeriksaan Cak Imin sebagai Corupptors Fight Back!

Jakarta, Kabariku-  SIAGA 98 menjawab komentar mantan insan KPK yaitu Abdullah Hehamahua (AH), Abraham Samad (AS), dan Saut Situmorang (SS) bahwa terkait pemeriksaan mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhaimin Iskandar, KPK sudah milik istana dan bernuansa politik.

Dalam rilisnya Jumat, 8 September 2023 yang ditandatangani Koordinatornya Hasanuddin, SIAGA 98 menyatakan:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pertama, sebagai mantan insan KPK, AH, AS dan SS seharusnya berkomentar berdasarkan data atau alat bukti soal tudingan bahwa KPK Sudah, milik istana.

Sebab, kata Hasanuddin, KPK termasuk insan KPK, sudah mempunyai standar dalam memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti, bukan asumsi.

“Justeru merekalah yang berpolitik. Komentarnya justeru untuk melindungi terperiksa dengan dalih politisasi. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK,” tegas Hasanuddin.

Kedua, dalil bahwa peristiwa dugaan tindak pidana korupsi sudah lama, yang dikaitkan dengan pemeriksaan saat ini, dimana Cak Imin hendak menjadi cawapres adalah tidak berdasar dan murni pendapat politik.

“Sebab, masa kadaluarsa peristiwa TPK (tindak pidana korupsi) masih lama (18 tahun) dan penyidik KPK tentu memiliki alat bukti yang cukup, dimana Cak Imin perlu dimintai keterangannya dalam peristiwa pidana yang ditangani KPK saat ini,” ujar Hasanuddin.

Ditambahkannya, jika setiap orang berpendapat bahwa karena proses politik, pemeriksaan harus ditunda dan dihentikan, kelak semua terduga korupsi akan mendalilkan hal yang sama, dan ini berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pola melempar opini politisasi hukum, sudah menjadi pola dari corupptors fight back saat ini. Ironisnya, hal ini diinisiasi oleh mantan insan KPK sendiri yaitu AH, AS dan SS,” ujarnya.

Ketiga, sambung Hasanuddin, SIAGA 98 berharap, KPK tetap bekerja tegak lurus dalam pemberantasan korupsi, dan menggunakan kacamata kuda, tidak terpengaruh framing politisasi hukum sebagaimana yang diopinikan AH, AS dan SS.

“Hukum harus ditegakkan meski langit runtuh !” tegasnya.***

Red/K-1002