Jakarta, Kabariku- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal masa jabatan pimpinan KPK.
Dengan dikabulkannya judicial review yang diajukan Nurul Ghufron, maka masa jabatan pimpinan KPK diubah dari yang awalnya empat tahun menjadi lima tahun.
Putusan MK atas uji materil yang diajukan Nurul Ghufron dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Kamis 25 Mei 2023.
“Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman ketika membacakan putusan MK dalam sidang terbuka yang disiarkan secara daring.
Anwar mengungkapkan, gugatan yang diajukan pimpinann KPK Nurul Ghufron beralasan menurut hukum sehingga pihak MK mengabulkannya.
Dalam pertimbangannya, Hakim MK menyebutkan, masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota lembaga independen lainnya melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif.
Hal itu, kata hakim, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD I945.
Oleh karena itu, masa jabatan KPK harus disamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni lima tahun.
Sementara itu, Nurul Ghufron mengucapkan terima kasih kepada hakim MK yang telah mengabulkan permohonannya.
“Syukur kepada Allah SWT karena MK telah memutuskan menerima seluruh permohonan judicial review saya. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada majelis hakim MK yang telah memutus menerima permohon JR saya,” ujarnya.
Ghufron mengajukan uji materi UU KPK terkait masa jabatan pimpinan KPK ke MK pada Oktober 2022.
Awalnya, ia menggugat pasal yang mengatur batas usia pimpinan KPK 50 tahun.
Namun kemudian ia memperbaiki permohonan dengan mempermasalahkan masa jabatan empat tahun pimpinan KPK.
Nurul Ghufron mengungkapkan alasan dirinya menggugat masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.
Menurutnya, masa pemerintahan di Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 adalah lima tahun. Oleh karena itu, dia menilai seluruh periodisasi pemerintahan semestinya juga selaras dengan ketentuan itu.
“Cita hukum, sebagaimana dalam Pasal 7 UUD 1945, masa pemerintahan di Indonesia adalah lima tahunan; sehingga semestinya seluruh periodisasi masa pemerintahan adalah lima tahun,” kata Ghufron.
Dia menilai masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau auxiliary state body di Indonesia. Jika hal itu tidak disamakan, lanjutnya, maka berpotensi melanggar prinsip keadilan.
“Misalnya Komnas HAM, ORI, KY, KPU, Bawaslu, dan lain-lain, semuanya lima tahun; karenanya, akan melanggar prinsip keadilan sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 (inkonstitusional) jika tidak diperbaiki atau disamakan,” tambahnya.***
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post