Jawa-Bali Penyumbang Kasus Tertinggi, Jubir Covid-19: “Pemerintah Daerah Segera Lakukan Pengendalian Ketat”

Kabariku- Perkembangan kasus COVID-19 secara nasional masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD., menyebut bahwa peningkatan kasus setidaknya terjadi selama 6 minggu terakhir ini, terutama pada 7 provinsi di Pulau Jawa – Bali.

“Dengan kondisi yang terjadi saat ini,  Pemerintah Daerah (Pemda) diminta berupaya lebih keras lagi dalam melalukan penanganan. Karena jika hanya dengan upaya memperlambat naiknya kasus, maka tidak akan cukup,” kata Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kamis (10/2/2022).

ADVERTISEMENT

Wiku menyebut, bahwa ada 2 strategi kunci yang dapat dilakukan agar penambahan kasus di daerah terkendali.

“Pertama, adalah pengendalian kasus pada daerah penyumbang kasus tertinggi sebagai hotspot penularan,” katanya.

Dalam hal itu, daerah dengan kondisi kasus yang tinggi harus segera melakukan langkah pengendalian. Termasuk dengan melakukan pembatasan aktifitas masyarakat yang sudah tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2022 terkait PPKM level I- III wilayah Jawa-Bali.

“Kedua, pengendalian mobilitas agar kasus pada daerah hotspot tidak meluas,” tegas Wiku.

Pengendalian pada daerah hotspot di Jawa-Bali terutama pada wilayah aglomerasi seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat menentukan perlindungan terhadap wilayah lain yang kasusnya belum tinggi.

“Sebab, sedikit saja lolosnya orang positif dari daerah hotspot, dapat berkontribusi atas naiknya kasus di daerah lain,” ujar Wiku.

Hal itu, menurutnya, tentunya tidak hanya berlaku untuk perpindahan antar provinsi, dan antar pulau. Namun juga, pada daerah di dalam satu kawasan aglomerasi.

“Dengan demikian, testing merupakan penentu mobilitas yang aman. Sebab hanya dengan testing, kita dapat mengenali orang yang positif,” kata Wiku.

Pengawasan terhadap status positif pelaku perjalanan pun harus betul- betul dilakukan, Wiku menjelaskan, baik pada transportasi jarak jauh seperti pesawat, kapal dan berbagai transportasi darat. Termasuk penggunaaan PeduliLindungi sebagai screening aktifitas, dan mobilitas jarak dekat.

Untuk lebih jelasnya, perlunya Pemda mempelajari kondisi kasus penting dan sebarannya, akan berdampak besar terhadap penanganan di daerah.

Disebutkannya, Data perkembangan per 6 Februari 2022, menunjukkan kenaikan kasus mingguan nasional terjadi merata di seluruh provinsi Pulau Jawa-Bali;

Pertama, Provinsi DKI Jakarta menyumbangkan 42 persen kasus nasional. Kasus di DKI Jakarta naik 138 kali lipat dalam kurun waktu enam minggu.

Kedua, Jawa Barat yang menyumbangkan 23,5 persen kasus. Dengan kenaikan kasus yang lebih cepat yaitu 336 kali lipat dalam kurun waktu enam minggu berturut-turut.

Ketiga, Banten menyumbangkan 14,31 persen kasus nasional. Banten merupakan provinsi dengan kenaikan kasus tercepat yaitu 620 kali lipat dalam enam minggu terakhir.

Keempat, Jawa Timur sebagai penyumbang 5 persen kasus nasional. Kasus di Jawa Timur naik 83 kali lipat dalam waktu enam minggu.

Kelima, Bali yang juga menyumbangkan 5 persen kasus, dengan kenaikan 392 kali lipat dalam waktu enam minggu.

Keenam, Jawa Tengah yang menyumbangkan 3 persen kasus nasional. Terjadi kenaikan kasus 67 kali lipat di Jateng dalam waktu enam minggu.

Ketujuh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai penyumbang 1 persen kasus nasional. Kasus di DIY naik 51 kali lipat dalam kurun waktu enam minggu.

Menurut Wiku, kenaikan yang signifikan pada daerah-daerah tersebut, terutama daerah yang kasusnya meningkat cepat seperti Banten, Bali dan Jawa Barat menunjukan pentingnya melakukan pembatasan aktifitas masyarakat dalam PPKM level III.

Dengan kondisi yang demikian, usaha memperlambat naiknya kasus saja tidak cukup. Wiku sekali lagi menegaskan, Meskipun berat, Pemerintah Daerah harus mengusahakan agar tidak ada lagi penambahan kasus dalam dua minggu kedepan, atau kenaikan kasusnya sama dengan nol.

“Dalam hal ini kunci utama keberhasilan meniadakan penambahahan kasus adalah penerapan protokol kesehatan dengan maksimal,” tutup Wiku.

*Sumber: Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional/ kanal YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta, 10 Februari 2022

Red/K.101