GARUT, Kabariku – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi, menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Bupati Garut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jumat (17/7/2026).
Subhan Fahmi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Garut mengatakan, DPRD akan mencermati secara menyeluruh rancangan KUA-PPAS agar APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Menurutnya, tema pembangunan tahun 2027, yakni “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”, harus diwujudkan dalam bentuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“APBD merupakan instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kami di DPRD akan memastikan setiap program dan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Garut,” ujar Subhan Fahmi.
Ia menilai proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp4,76 triliun harus dioptimalkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Di sisi lain, belanja daerah harus diarahkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal.
Subhan juga menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS di DPRD akan dilakukan secara objektif dan konstruktif. Seluruh komisi dan Badan Anggaran DPRD akan mengkaji setiap program prioritas, termasuk kesesuaian antara target pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami ingin APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat sektor-sektor produktif, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghasilkan APBD yang berkualitas. Oleh karena itu, DPRD berkomitmen membangun komunikasi yang baik selama proses pembahasan agar setiap kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semangat kolaborasi harus terus dijaga. Kami berharap pembahasan KUA dan PPAS ini menghasilkan APBD yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat Garut terhadap pembangunan yang lebih merata, produktif, dan berkelanjutan,” pungkas H. Subhan Fahmi.
Discussion about this post