oleh :
Yusup Supriadi
Sekjen Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS)
Jakarta, Kabariku – Kebijakan meliburkan program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah memang berpotensi memberikan efek domino yang signifikan terhadap perputaran ekonomi di tingkat bawah.
Ketika sekolah libur dan program dihentikan, ekosistem ekonomi lokal yang baru terbentuk di sekitar program tersebut ikut “istirahat”.
Dampak utama yang bisa membuat dinamika ekonomi terasa semakin lesu adalah penurunan omzet petani, peternak, dan pedagang lokal.
Program ini mengandalkan rantai pasok lokal untuk memenuhi kebutuhan komoditas segar setiap harinya seperti beras, telur, daging ayam, sayur, dan susu. Hal ini akan berimplikasi pada hilangnya aktifitas pasar rutin.
Selama libur sekolah, para produsen lokal kehilangan pembeli siaga (offtaker) dalam jumlah besar secara mendadak.
Selain itu, implikasi yang paling signifikan adalah kemungkinan terjadinya risiko harga anjlok.
Pasokan pangan yang sudah disiapkan untuk program berisiko membanjiri pasar umum, yang justru berpotensi menurunkan harga jual di tingkat petani karena surplus pasokan short-term.
Berhentinya operasional dapur SPPG selama masa libur sekolah akan berdampak juga pada berhentinya pendapatan tenaga kerja sektoral. Unit pelayanan makanan atau dapur-dapur komunitas yang mengolah makanan menyerap banyak tenaga kerja lokal, terutama ibu-ibu rumah tangga dan pelaku UMKM kuliner.
Saat program libur, para pekerja harian atau borongan ini otomatis kehilangan pendapatan sementara. Kehilangan pemasukan ini langsung menurunkan daya beli operasional rumah tangga mereka untuk kebutuhan sehari-hari.
Berkurangnya Perputaran Uang di Daerah (Multiplier Effect Melemah)
Salah satu esensi dari program berskala masif ini adalah menjaga agar uang negara langsung berputar di desa dan kecamatan.
Ketika aliran dana operasional harian dihentikan selama beberapa minggu, likuiditas atau ketersediaan uang tunai yang berputar di warung-warung dan pasar tradisional di daerah akan menurun. Hal ini memperparah kondisi konsumsi domestik yang memang sedang menantang.
Dari sisi penerima manfaat, keluarga kurang mampu harus kembali mengalokasikan anggaran ekstra untuk menyediakan makan siang bergizi anak-anak mereka di rumah selama libur.
Ini bisa menggeser alokasi pengeluaran rumah tangga dari kebutuhan sekunder/tersier lainnya kembali ke kebutuhan pokok, sehingga sektor usaha lain tetap sepi.
Tantangan Manajemen Rantai Pasok
Penghentian sementara ini juga menciptakan tantangan manajemen logistik. Rantai pasok pangan (terutama komoditas segar) tidak bisa dengan mudah “dimatikan dan dinyalakan” tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi para peternak dan petani yang siklus produksinya terus berjalan.
Kebijakan meliburkan program makan bergizi gratis selama libur sekolah bukan sekadar menghentikan distribusi menu makan siang di ruang kelas, melainkan menghentikan paksa mesin pertumbuhan ekonomi yang baru saja hidup di tingkat akar rumput.
Bagi daerah, program ini adalah stimulus ekonomi lokal yang paling konkret karena uang negara langsung mengalir dan berputar di pasar-pasar tradisional, kelompok tani, dan dapur-dapur desa.
Ketika program ini diliburkan, dampak instannya langsung memukul urat nadi perekonomian masyarakat bawah, sementara ekonomi lokal membutuhkan stabilitas sirkulasi keuangan yang konsisten tanpa jeda.
Untuk mengantisipasi kelesuan ini, kebijakan pemberhentian operasional dapur SPPG selama libur sekolah ini perlu ditinjau ulang dari kacamata bisnis lokal.
Solusinya adalah program bisa dimodifikasi skemanya – misalnya dengan menyalurkan paket bahan pangan pokok mentah langsung ke rumah tangga sasaran, sehingga serapan dari petani dan perputaran ekonomi lokal tetap terjaga.*
Baca juga :
Discussion about this post