Jakarta, Kabariku – Warga RT 020/RW 06 Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, memprotes keras eksekusi paksa terhadap 33 bidang tanah dan bangunan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Warga menilai eksekusi tersebut prematur, salah sasaran, dan sarat kejanggalan hukum.
Eksekusi lahan yang dipersoalkan itu disebut menyasar objek yang tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan. Warga juga menuding adanya indikasi permainan hukum dalam proses tersebut.
“Tindakan eksekusi penyitaan dan pengosongan paksa tanah dan bangunan ini termasuk Perbuatan Perampasan Hak Milik orang lain secara sewenang wenang,” kata warga RT 020/RW 06 Kelurahan Pulogebang, Chairini, Kamis (12/2/2026).
Chairini mengungkapkan sedikitnya terdapat empat kejanggalan dalam proses eksekusi. Salah satunya merujuk pada Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1151/PAN/HK.02/2021 tertanggal 19 Mei 2021, yang menyatakan bahwa sita eksekusi terhadap 33 bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan letak objek sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan.
“Eksekusi tersebut masih dalam Proses Banding dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 34/Tim/III/2021-AP Jo Nomor 161/Pdt.G.Bth/2020/PN.Jkt.Tim. Namun Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut tidak dipatuhi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Selain itu, Chairini menyebut objek tanah yang dieksekusi bukan lagi berada di tangan termohon eksekusi, melainkan telah beralih kepada pihak ketiga. Ia juga menyoroti perbedaan lokasi objek sengketa.
“Lokasi objek dalam amar putusan berada di RT 07/RW 06, bukan di RT 020/RW 06 sebagaimana lokasi yang dieksekusi,” katanya.
Atas sejumlah kejanggalan tersebut, warga menduga kuat adanya campur tangan pihak tertentu.
“Maka patut diduga ada intervensi dari oknum mafia tanah, yang sangat bernafsu merampas Tanah milik warga RT.020/RW.06,” kata Chairini.
Tak hanya itu, warga juga mengaku menemukan kejanggalan dalam dokumen kepemilikan pihak lawan. Di antaranya dugaan penggunaan cap jempol palsu pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02973 serta alas hak yang dinilai tidak jelas pada SHM Nomor 02972.
Chairini menambahkan, warga telah melaporkan persoalan ini ke berbagai instansi, termasuk melalui aplikasi Lapor Mas Wapres serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait penerbitan 17 Sertifikat Hak Milik yang telah memiliki Nomor Induk Bidang (NIB).
Kasus agraria di Pulogebang ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia tanah. Warga RT 020/RW 06 menegaskan penolakan terhadap eksekusi sepihak dan menyatakan siap mengungkap dugaan manipulasi hukum serta prosedur yang dinilai cacat hukum dan ilegal.(Bemby)
Discussion about this post