Jakarta, Kabariku – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, membuka kemungkinan adanya rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya perbaikan menyeluruh institusi Polri.
Hal tersebut ia sampaikan usai pelantikan komisi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025) malam.
Jimly menegaskan, langkah revisi UU bukan tujuan utama sejak awal. Namun, hal itu dapat menjadi opsi apabila hasil kajian menunjukkan perlunya perubahan fundamental terhadap sistem dan struktur kepolisian.
Ia menekankan bahwa komisi yang dipimpinnya akan bekerja secara terbuka, mendengarkan aspirasi publik hingga masukan tokoh bangsa.
“Bilamana nanti diperlukan perubahan undang-undang, maka kita harus siap. Tapi ini belum pasti. Kita akan menghimpun pendapat terlebih dahulu dari masyarakat luas, internal Polri, hingga para tokoh bangsa,” ujar Jimly.
Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri disebut merupakan respons Presiden Prabowo terhadap tuntutan publik, menyusul gelombang aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kantor polisi di mana-mana, di banyak, sudah berapa tuh di Jakarta Timur itu dibakar segala. Nah itu dijawab oleh presiden, bikin tim reformasi. Apanya yang harus direformasi? Nah nanti, bila perlu ya kita bikin revisi undang-undang, gitu,” jelas Jimly.
Aksi tersebut bahkan berujung pada pembakaran sejumlah kantor Polisi di berbagai daerah, sebagai simbol ketidakpuasan terhadap kinerja institusi Kepolisian.
“Keinginan reformasi itu nyata. Kita tidak bisa menutup mata. Karena itu komisi ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan perubahan tersebut secara serius dan terukur,” kata Jimly.
Komisi yang beranggotakan 10 orang ini dijadwalkan mulai menggelar rapat perdana di Mabes Polri pada Senin, 10 November 2025.
Dalam rapat-rapat selanjutnya, komisi akan memetakan persoalan internal kepolisian, menyusun rumusan perbaikan sistem, hingga merumuskan rekomendasi kebijakan.
“Kalau tim internal Polri fokus pada perbaikan manajemen, maka komisi ini bekerja pada level yang lebih luas. Bisa saja rekomendasinya menyentuh aspek perundang-undangan, struktur organisasi, maupun pola hubungan dengan masyarakat,” lanjut Jimly.
Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komisi ini bertugas melakukan kajian menyeluruh, menilai kekuatan maupun kelemahan Polri, serta menyampaikan rekomendasi berkala kepada pemerintah.
“Komisi ini tugas utamanya adalah memberi rekomendasi tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan. Bila perlu juga mengkaji institusi lain yang membutuhkan pembenahan. Keberhasilan bangsa terletak pada tegaknya rule of law,” ujar Presiden.
Adapun Sembilan anggota lainnya selain Jimly Asshiddiqie, yaitu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Mendagri sekaligus Kapolri periode 2016-2019 Jenderal (Purn) M Tito Karnavian.
Berikutnya, Menkum Supratman Andi Agtas. Berikutnya, Menko Polhukam periode 2019-2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Mahfud MD, Kapolri periode 2019-2021 Jenderal (Purn) Idham Azis, dan Kapolri periode 2015-2016 Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.
Komisi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis sebagai pijakan reformasi kepolisian untuk menjawab tuntutan keadilan dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.***
Discussion about this post