Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan, tantangan menyampaikan informasi di era digital semakin kompleks. Narasi-narasi yang tidak beretika dan amoral kian bertebaran di ruang digital Indonesia. Menurutnya, hal ini menandai situasi yang bukan sekadar penyebaran data, tetapi juga mengarah pada “perang siber” yang menyentuh aspek kedaulatan informasi bangsa.
“Perkembangan dunia penyiaran juga mengalami perubahan signifikan seiring dengan penyesuaian regulasi. Namun, perubahan tersebut tak jarang lebih menonjol pada aspek penguatan bisnis, seperti percepatan izin, dibandingkan perhatian terhadap hal-hal substansial yang menyangkut kepentingan publik. Kondisi ini turut berdampak pada kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta dinamika yang dihadapi lembaga penyiaran di berbagai daerah,” kata Ubaidillah saat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli KPID Jakarta Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/12/2025).
Perkembangan ini, lanjutnya, memberikan pilihan tayangan yang beragam, namun di sisi lain menimbulkan gejala cognitive overload kondisi ketika masyarakat sulit menyaring dan menerima semua informasi yang diterimanya.
“Dalam menghadapi situasi tersebut, para tenaga pemantau penyiaran diharapkan memiliki tiga hal penting. Pertama, penguasaan terhadap regulasi penyiaran sebagai dasar dalam melakukan pemantauan. Kedua, sensitivitas terhadap keberagaman yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Dan ketiga, dukungan kebijakan kelembagaan dari pimpinan atau komisioner agar sistem pengawasan penyiaran dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan,” tutur Ubaidillah.
Di akhir materinya, ia berpesan bahwa perubahan lanskap informasi menuntut dunia penyiaran tidak hanya beradaptasi secara teknologi, tetapi juga memperkuat etika, literasi, dan tanggung jawab sosial. Ini agar penyiaran tetap menjadi ruang publik yang sehat dan berdaulat.***
Discussion about this post