Kementerian PKP Tekankan Transparansi dan Partisipasi Warga, Bangun Sanitasi di Kawasan Kumuh Jember Kidul

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) didampingi Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati meninjau lokasi rencana pembangunan sanitasi rumah di kawasan kumuh Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Sabtu malam (18/10/2025). Program ini menjadi bagian dari langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki lingkungan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar lebih sehat dan layak. “Program ini dibiayai oleh uang rakyat, jadi rakyat harus mengetahui dengan jelas berapa anggarannya, apa bentuk bantuannya, berapa banyak bantuannya. Warga di sini tolong bantu diawasi, ikut terlibat dan laporkan jika ada hal yang tidak sesuai seperti kualitasnya jika tidak bagus,” kata Menteri Ara.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa IV Mustofa Oftan mengatakan, program ini merupakan usulan dari Pemda Jember, usulan penanganan hasil verifikasi 48 unit, anggaran yang tersedia Rp632 juta untuk 27 unit sanitasi (WC/septitank) di rumah yang ada di kawasan tersebut. Sedangkan total anggaran yang dibutuhkan Rp957 unit untuk penanganan 48 unit. “Ini dilaksanakan secara swakelola, jadi nanti kami juga mengundang para warga untuk bekerja untuk bantu pekerjaan dan dibayar upahnya. Pekerjaan akan dimulai pada 27 Oktober 2025 dan selesai pada akhir Desember 2025,” ujarnya.

Berdasarkan hasil verifikasi tahun 2025, luas kawasan kumuh di Jember Kidul tercatat mencapai 32,74 hektare, dengan 11,17 hektare di antaranya telah terverifikasi untuk penanganan. Kawasan ini dikenal dengan sebutan “JEKI” (Jember Kidul) dan menjadi fokus utama perbaikan sanitasi rumah karena masih terdapat 133 unit rumah yang belum memiliki sistem pengelolaan sanitasi memadai.

Dari jumlah tersebut, titik tertinggi berada di RT 001 RW 005 dengan 28 unit rumah yang belum memiliki fasilitas dasar sanitasi. Melalui program ini, pemerintah berencana membangun fasilitas sanitasi yang layak dengan kegiatan meliputi pembuatan bilik mandi, pemasangan kloset leher angsa, dan pembuatan septic tank, baik komunal maupun individu.***