Bahas Standarisasi dan Penguatan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran, KemenP2MI Gelar FGD

Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwi Setiawan membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Parameter Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia di Jakarta,  Selasa (7/10/2025).

Dalam sambutannya, Dwi Setiawan menyatakan, KemenP2MI  terus mempersiapkan Pekerja Migran Indonesia yang profesional dan berdaya saing global. Tentunya ini membutuhkan lembaga vokasi yang memenuhi parameter standar nasional maupun internasional.

“Empat komponen utama menjadi fokus penguatan, yaitu kurikulum, instruktur, sarana-prasarana, dan sertifikasi. Keempat unsur ini merupakan tolok ukur kesiapan lembaga dalam mencetak calon pekerja migran yang kompeten, tersertifikasi, dan siap bersaing di pasar kerja global,” ujar Dwi.

Dirjen Dwi menambahkan, FGD ini menjadi langkah penting dalam merumuskan parameter nasional kelembagaan vokasi untuk pekerja migran Indonesia yang selaras dengan standar kompetensi kerja internasional. 

“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan BNSP menjadi kunci keberhasilan implementasi parameter kelembagaan vokasi. Sinergi ini akan memperkuat ekosistem penyiapan pekerja migran yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan sehingga pekerja migran kita mampu bersaing dengan tenaga kerja global lainnya secara bermartabat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Abri Danar Prabawa mengatakan,  transformasi kelembagaan dari sebelumnya berbentuk badan menjadi kementerian membawa perubahan fungsi yang semakin strategis dalam memperkuat vokasi bagi calon pekerja migran Indonesia.

“Transformasi kelembagaan ini menjadikan kami memiliki fungsi baru yang menekankan kerja sama lintas sektor. Saat ini, terdapat 12 kementerian yang telah kami identifikasi dan libatkan dalam kolaborasi untuk mendukung terciptanya sistem vokasi pekerja migran Indonesia,” ujar Abri.

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia masih belum memiliki sistem vokasi pekerja migran Indonesia yang terstandar secara menyeluruh. Oleh karena itu, penyusunan parameter kelembagaan menjadi langkah awal penting dalam memperkuat arah pengembangan lembaga vokasi. 

Ia juga menyoroti perihal peningkatan permintaan tenaga kerja Indonesia di berbagai negara, yang membuka peluang besar bagi CPMI. Namun, ia menekankan bahwa kompetensi dan kesiapan mental menjadi faktor utama agar pekerja migran Indonesia mampu menembus pasar kerja global dengan lebih bermartabat.

“Kita berharap pekerja migran ke depan adalah tenaga kerja yang terampil dan kompeten, sesuai arahan Presiden agar perlindungan pekerja migran dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Tidak hanya bicara aspek teknis, tetapi juga kesiapan mental dan etos kerja,” pungkas Abri.

Melalui FGD ini, sambung Abri Kementerian P2MI berharap dapat merumuskan parameter kelembagaan vokasi yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja internasional, sekaligus memperkuat daya saing Pekerja Migran Indonesia sebagai tenaga kerja unggul dan terpercaya di kancah global. ***