Pimpinan DPR Temui BEM SI dan Cipayung Plus: Sepakati Langkah Reformasi Berkeadilan

Jakarta, Kabariku – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Cipayung Plus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya eskalasi unjuk rasa mahasiswa salah satunya menuntut perbaikan kinerja DPR.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco Sampaikan Duka Cita dan Permintaan Maaf

Mengawali pertemuan, Dasco menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan dan korban lainnya dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa dan masyarakat atas kekeliruan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.

“Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Ini akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegas Dasco.

Tiga Keputusan Penting DPR

Dalam kesempatan itu, Dasco memaparkan hasil koordinasi pimpinan DPR yang menghasilkan tiga langkah reformasi yang berkeadilan, diantaranya:

Pertama, penghentian Tunjangan Perumahan DPR, Efektif per 31 Agustus 2025;

Kedua, moratorium Perjalanan Dinas Luar Negeri, termasuk efisiensi kunjungan kerja dalam negeri; dan

Ketiga, reformasi DPR Dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, Dasco menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait beberapa isu strategis, antara lain pembentukan tim investigasi dugaan makar, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, serta pengurangan beban pajak.

Mahasiswa Desak Investigasi Independen dan Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Ketua BEM UI, Agus Setiawan, menegaskan bahwa mahasiswa mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kekerasan yang terjadi sepanjang Agustus.

Mereka juga meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait dugaan makar diusut hingga tuntas.

“Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga pernyataan presiden bisa dibuktikan. Gerakan kami dirugikan dengan statement tersebut,” ujar Agus.

Agus juga menyesalkan kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Ketika ada kabar tersebut, ada simbolisasi joget-joget yang membuat hati kami sedih. Kami seakan hanya dimanfaatkan saat pemilu,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar DPR benar-benar menjalankan amanat rakyat. “Kami berharap amanat yang dibebankan di pundak bapak-bapak dijalankan untuk kepentingan rakyat,” tambah Agus.***